Presiden Minta Kepala Daerah Ikut Awasi Pelaksanaan BPJS

Kompas.com - 30/12/2013, 17:12 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS.COM/Sandro GatraPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ikut mengawasi berjalannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014. Program ini akan dilucurkan secara resmi di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013) besok.

“Saya minta agar dilakukan pengelolaan dan pengawasan sebaik-baiknya dan saya memberikan atensi agar sukses betul kebijakan dan program yang Insya Allah dua hari lagi akan dijalankan ini. Gubernur, bupati, wali kota, saya minta secara aktif memastikan program ini bisa dilaksanakan dengan baik di provinsi, kabupaten, kota,” kata Presiden, Senin (30/12/2013) seusai memimpin rapat kabinet terbatas yang mengecek kesiapan BPJS sebelum diluncurkan, Selasa (31/12/2013) besok.

Presiden mengatakan, pada prinsipnya fasilitas kesehatan dan mekanisme kerja BPJS sudah siap. Selanjutnya diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang baik. Kepala negara pun berharap semua pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mengemban tugas untuk mengimplementasikan undang-undang SJSN dan BPJS bisa fokus dan berkonsentrasi agar pelaksanaannya berlangsung dengan baik.

“Ini adalah babak baru dalam sejarah Indonesia. sejarah baru bagi peningkatan kesejahteraan kita di seluruh tanah air, dimulai tentunya dari pemberlakuan sistem jaminan kesehatan,” lanjut Presiden.

Jika dalam implementasinya nanti terdapat hambatan atau masalah, Presiden meminta agar segera dicari jalan keluarnya. Sinergi dan kolaborasi semua pihak, lanjutnya, sangat diperlukan dalam hal ini. Presiden juga mengatakan, sebanyak 12 peraturan pemerintah dan lima peraturan presiden sudah disiapkan sebagai instrumen untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS.

Selain itu, menurut Presiden, anggaran sebesar Rp 19,93 triliun yang dialokasikan untuk pemberlakukan BPJS sudah siap dalam APBN 2014. Anggaran senilai Rp 19,93 triliun itu, menurutnya, digunakan untuk membayarkan 86,4 juta warga yang tergolong sangat miskin, miskin, dan rentan miskin. Tiga golongan inilah yang akan menjadi prioritas pemerintah mendapatkan bantuan kesehatan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X