Kompas.com - 30/12/2013, 09:16 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SUZANNE PLUNKETT / POOL / AFPPresiden Susilo Bambang Yudhoyono.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono, mengaku tak gentar dengan dua somasi yang dilayangkan kuasa hukum keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang. Sri mengatakan, ia telah menerima dua surat somasi, yaitu pada tanggal 14 dan 20 Desember 2013. Menurut dia, jika hingga panggilan ketiga ia tak merespons somasi tersebut, maka kasus ini akan dibawa ke ranah hukum.

Hingga saat ini, ia mengaku belum merespons somasi tersebut. Sri mengatakan, somasi dilayangkan tanpa surat kuasa dari Presiden SBY kepada Palmer. Somasi ini berkaitan dengan tulisan yang di-posting Sri Mulyono di Kompasiana, dengan judul "Anas: Kejarlah Daku Kau Terungkap". Palmer menyayangkan, Mulyono menggunakan kata "memerintahkan" dalam tulisannya.

"Saya tidak gentar, malah menunggu. Saya ingin membuka apakah ini benar perintah SBY atau bukan (penetapan tersangka Anas). Saya diminta klarifikasi, memberikan penjelasan, serta bukti-bukti. Kalau tidak, maka tanggal 8 Januari kata pengacaranya, Palmer, akan dibawa ke ranah hukum," kata Sri, saat dihubungi Kompas.com, Senin (30/12/2013).

Dalam tulisannya itu, Sri menulis bahwa SBY memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Anas Urbaningrum, saat itu Ketua Umum Partai Demokrat, lewat pidato di Jeddah, Arab Saudi.

"Saya punya bukti-buktinya berupa pemberitaan dari media online. Kata-kata Pak SBY dari pidatonya, yang intinya, 'Dari Tanah yang Mulia ini, saya mohon kepada KPK untuk memberikan konklusi dan tuntas terhadap kader-kader Demokrat yang dipandang bermasalah. Kalau dinyatakan salah, kami terima sebagai sebuah kesalahan. Kalau tidak salah, kenapa tidak salah?" kata Sri menirukan isi pidato SBY.

Ia menilai, kata-kata SBY itu merupakan perintah kepada KPK terkait status tersangka Anas. Namun, ia mengaku tak memiliki rekaman audio pidato tersebut. "Saya cari-cari belum ketemu, semoga nanti ketemu," katanya.

Saat ini, menurut dia, ada 20 pengacara yang siap mendampinginya jika memang keberatan dari pihak SBY berlanjut ke jalur hukum.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X