Pemilu, LPSK Prediksi Justice Collaborator Kasus Korupsi Meningkat

Kompas.com - 27/12/2013, 17:52 WIB
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai (kiri), dan Wakil LPSK, Hasto Atmojo Suryo menyampaikan laporan setahun kinerja lembaga tersebut di Jakarta, Jumat (27/12). Berdasarkan data LPSK, dari 1.555 permohonan perlindungan, 1.151 permohonan berasal dari korban pelanggaran HAM berat. LPSK memperkirakan tahun 2014 jumlah permohonan meningkat terkait Pemilihan Umum. Kompas/Lucky Pransiska (UKI) 27-12-2013 Kompas/Lucky PransiskaKetua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai (kiri), dan Wakil LPSK, Hasto Atmojo Suryo menyampaikan laporan setahun kinerja lembaga tersebut di Jakarta, Jumat (27/12). Berdasarkan data LPSK, dari 1.555 permohonan perlindungan, 1.151 permohonan berasal dari korban pelanggaran HAM berat. LPSK memperkirakan tahun 2014 jumlah permohonan meningkat terkait Pemilihan Umum. Kompas/Lucky Pransiska (UKI) 27-12-2013
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai memprediksi jumlah justice collaborator dan whistleblower (penyingkap aib) dalam kasus kejahatan korupsi akan meningkat tahun 2014. Hal ini, katanya, berkaitan dengan pemilu yang dinilai rawan korupsi.

"Pada tahun 2014, saya kira banyak kepentingan terkait dengan pemilu, terutama dalam pengumpulan dana partai yang rawan korupsi," kata Haris saat menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Berdasarkan catatan LPSK, laporan terkait kasus korupsi ke lembaga itu berada di peringkat ketiga (50 laporan) setelah kasus pelanggaran HAM berat (1.151 laporan) dan kasus perdagangan manusia (77 laporan). Secara keseluruhan, tambah Haris, laporan ke LPSK, termasuk kasus korupsi, meningkat setiap tahunnya.

"Jadi dengan kemungkinan adanya tindakan-tindakan koruptif, tentunya kita harap lahir justice collaborator dan whistleblower yang mau mengungkap praktiknya sehingga agenda pemberantasan korupsi bisa berjalan," ujarnya.

Komisioner LPSK lainnya, Edwin Partogi, mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini masih memberikan perlindungan sekaligus memenuhi hak-hak saksi dan korban, dalam hal ini justice collaborator dan whistleblower yang terkait kasus korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Beberapa kasus korupsi itu, kata Edwin, adalah kasus korupsi Wisma Atlet yang melibatkan Mindo Rosalina Manulang sebagai justice collaborator. Dalam kasus itu, ia mengatakan LPSK masih memberikan perlindungan fisik kepada dia.

Begitu pula dengan perlindungan terhadap mereka yang terkait kasus korupsi lainnya, seperti dalam kasus korupsi solar home system di Kementerian ESDM dan kasus simulator SIM Korlantas Polri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komisioner LPSK lainnya, Hasto Atmojo mengatakan lembaganya sudah memberikan 25 bentuk layanan kepada justice collaborator dan whistleblower sepanjang tahun 2013. Bentuk layanan itu, ujarnya, berupa layanan perlindungan fisik, pelayanan medis, dan layanan psikologis kepada mereka.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Nasional
Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Nasional
Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.