Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Buka Peluang Pasangkan Mahfud-Rhoma

Kompas.com - 27/12/2013, 17:13 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang duet mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dengan penyanyi dangdut Rhoma Irama sebagai pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014 nanti.

"Antara dua itulah (Mahfud dan Rhoma). Bisa bareng-bareng, bisa sendiri-sendiri," kata Ketua Umum PKB Muhaimmin Iskandar saat ditanya soal sikap PKB dalam terkait capres di Hotel Gran Melia, Jumat (27/12/2013).

Ia menuturkan, tuntutan untuk mengusung sekaligus dua tokoh itu, salah satunya datang dari masyarakat Madura, Jawa Timur yang merupakan kampung halaman Mahfud. "Orang madura inginnya gabung antara Rhoma dengan Mahfud. Kalau digabung, kan singkatannya jadi Maroma," ujar Muhaimmin sambil berkelakar dengan nada bicara dialeg Madura.

Dia mengatakan, partainya belum menentukan sikapnya soal siapa yang akan diusung menjadi calon RI 1. Dikatakannya, hal itu akan ditentukan pasca Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 nanti. Menurutnya, PKB akan menguji elektabilitas masing-masing tokoh itu. Yang pasti, kata dia, baik Mahfud maupun Rhoma saat ini dibebankan memenangkan PKB terlebih dulu pada Pileg nanti.

"Nanti akan kami uji pasca pileg di antara dua tokoh ini. Yang penting dua-duanya sekarang bekerja memenangkan PKB dulu. Setelah itu kami ukur, dua-duanya kami temukan," kata politikus yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.

PKB mewacanakan tiga bakal capres yang akan dijagokan pada Pemilu 2014 nanti. Selain Mahfud MD dan Rhoma Irama, partai itu juga mewacanakan Wakil Presiden periode 2004-2009 Jusuf Kalla sebagai bakal capresnya. Mahfud pernah menjadi pengurus PKB. Selain itu, dia juga aktivis NU. Sedangkan, pada Juli 2013 lalu, Rhoma menyatakan, dirinya adalah capres yang akan diusung PKB. Klaim tersebut kemudian dibantah PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com