Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Emoh Tergesa-gesa Pilih Sekda DKI

Kompas.com - 26/12/2013, 19:32 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan akan menyerahkan nama-nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi paling lambat awal tahun 2014.

"Kalau saya disuruh tergesa-gesa, ya maaf-maaf saja, saya enggak bisa," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (26/12/2013).

Sekda, puncak karier tertinggi bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta, merupakan posisi strategis. Sekda adalah wakil pemerintah pusat di provinsi dan memimpin sebanyak 80.000 PNS DKI. Selain itu, ia juga koordinator APBN

Jokowi mengatakan, ia tidak mau salah langkah memilih pejabat yang akan menduduki posisi tersebut. Sejak April 2013 lalu, posisi Sekda DKI kosong setelah ditinggalkan oleh Fadjar Panjaitan yang memilih mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI. Saat ini Sekda diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wiriyatmoko, yang juga yaitu Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI Jakarta.

Jokowi pun memberikan bocoran inisial pejabat calon kuat Sekda DKI. Mereka, katanya, berinisial S, A, B, dan W. Ini merupakan hasil seleksi dari 15 pejabat eselon II.

Berdasarkan inisial yang diberikan Jokowi, mereka yang berpotensi kuat mengisi Sekda antara lain Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman; Kepala Dinas Energi dan Perindustrian DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro; Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah; Deputi Gubernur bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Sylviana Murni; Asisten Sekda bidang Kesejahteraan Masyarakat Bambang Sugiyono; dan Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI Jakarta Wiriyatmoko.

Setelah diajukan kepada Mendagri, berkas nama-nama calon Sekda itu juga akan diteruskan kepada Jaksa Agung, Kapolri, Badan Intelejen Negara (BIN), dan Menkopolhukam. Para penegak hukum itu akan melihat rekam jejak hukum dan kelaikan calon Sekda. Kemudian, hasilnya disampaikan kepada penentu akhir, yakni Wakil Presiden RI, Boediono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com