KIP: Hanya PDI-P yang Berani Menilai Dirinya Sendiri

Kompas.com - 25/12/2013, 03:09 WIB
Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Yhanu Setiawan KOMPAS.com/Indra AkuntonoAnggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Yhanu Setiawan
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan hanya ada satu partai politik yang berani menilai dirinya sendiri. KIP menyebar kuesioner ke seluruh partai politik peserta Pemilu 2014, seperti halnya kepada kementerian dan lembaga negara, untuk menilai diri mereka sendiri.

"Tapi yang bersedia melakukan penilaian secara mandiri di lingkungan partainya hanya satu partai," kata Komisioner KIP Yhanu Setiawan dalam sebuah seminar keterbukaan informasi publik di Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2013). Kuesioner yang disebar ke partai politik, ujar dia, tak beda dengan yang dibagikan ke kementerian dan lembaga negara.

Satu partai itu, sebut Yhanu, adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Itu pun kalau rentang 1:100, nilainya F. Tapi setidaknya partai itu sudah berani menilai dirinya sendiri," kata dia.

Menurut Yhanu, lewat kuesioner itu setiap partai politik dapat membuat penilaian sendiri tentang partai itu. Setelah dikembalikan ke KIP, akan dilakukan verifikasi.

Sebelumnya, Yhanu juga mempertanyakan konsistensi partai politik dalam membuka informasi kepada publik. Sampai saat ini, kata dia, tak satu pun partai yang punya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Yhanu mengatakan, partai politik tetap merupakan badan publik karena menerima sumbangan dari masyarakat. Apalagi, ujar dia, partai politik pun mencatatkan pengeluaran biaya besar untuk memperlihatkan eksistensinya ke masyarakat.

Sayangnya, ujar Yhanu, publik selalu kesulitan menemukan akses menembus mekanisme untuk mendapatkan informasi tentang suatu partai. Ditambah lagi sering ada klaim sepihak yang menyatakan sebuah informasi bersifat rahasia dan tak dapat dipublikasikan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X