Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo "Curhat" ke SBY soal DPT

Kompas.com - 24/12/2013, 13:49 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku telah melaporkan kisruh daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum 2014 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan Prabowo kepada SBY saat melakukan pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/12/2013).

"Saya laporkan kepada beliau tentang kerisauan kami tentang DPT," kata Prabowo seusai pertemuan dengan Presiden.

Dia mengatakan, SBY menyampaikan bahwa dia sudah memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan telah menyampaikan kepada KPU untuk membersihkan masalah-masalah terkait DPT.

"Beliau berharap Januari sudah akan lebih bersih," ujarnya.

Selain itu, menurut Prabowo, Presiden menginginkan KPU memanggil semua pimpinan partai politik untuk menyelesaikan masalah terkait DPT.

"Jadi, beliau sangat konsen tentang masalah DPT ini," tambahnya.

Terkait DPT, sebelumnya, Prabowo pernah menyebut adanya pihak yang sengaja ingin mengganggu pesta demokrasi 2014. Gangguan yang dia maksud adalah DPT yang tidak jelas. Menurutnya, di dalam DPT terdapat sekitar 65 juta nama dengan data yang tidak dan nantinya bisa menimbulkan masalah.

Dalam pertemuannya dengan SBY hari ini, Prabowo mengatakan bahwa mereka membahas perkembangan situasi politik dan ekonomi menjelang Pemilu 2014, termasuk mengenai pencapresan.

"Beliau mengatakan ingin suasana yang demokratis. Beliau ingin suasana yang fair. Beliau ingin semua capres bersaing dengan baik, kekeluargaan, dan beliau mengatakan, yang menentukan adalah rakyat dan Tuhan," ujar Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com