Survei: Jusuf Kalla Cawapres Favorit

Kompas.com - 23/12/2013, 23:52 WIB
Jusuf Kalla KOMPAS.com/Indra AkuntonoJusuf Kalla
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Jusuf Kalla dinilai menjadi tokoh yang difavoritkan menjadi calon wakil presiden periode 2014-2019. Penilaian ini berdasarkan hasil survei yang digelar Charta Politika pada periode November hingga Desember 2013.

"Masyarakat pemilih yang menjadi responden dalam survei tersebut memilih Jusuf Kalla saat survei dilakukan spontan atau tanpa pilihan jawaban," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya di Gedung Parlemen, Senin (23/12/2013).

Yunarto mengatakan, 14,8 persen responden menyebut nama Kalla ketika ditanya calon wakil presiden yang paling tepat mendampingi Aburizal Bakrie. Begitu pula saat ditanya calon presiden untuk Prabowo Subianto, ujar dia, 14,3 persen menyebut nama Kalla.

"Jusuf Kalla populer karena ada bias pengenalan, dia punya branding sebagai wakil presiden," ujar Yunarto. Politisi senior Partai Golkar itu juga dianggap berpengalaman dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah.

Bukan selalu Kalla

Namun, hasil survei berubah saat pertanyaan yang sama dikaitkan dengan Megawati Soekarnoputri dan Wiranto. Sebanyak 37,9 persen responden menjawab Joko Widodo tepat mendampingi Megawati, dan 21,9 persen responden menyatakan Hary Tanoesoedibjo sebagai tokoh pendamping Wiranto.

Charta Politika Indonesia melakukan survei ini pada 28 November hingga 6 Desember 2013 melalui wawancara tatap muka. Populasi survei adalah seluruh warga Indonesia yang telah memiliki hak pilih, dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih acak.

Survei menggunakan rentang toleransi kesalahan 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Unit sampling primer survei (SPU) ini adalah desa, kelurahan, dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang pada tiap SPU. SPU berjumlah 120 desa atau kelurahan yang tersebar secara proporsional.

Charta Politika melakukan quality control terhadap hasil wawancara secara random sebanyak 20 persen dari jumlah responden. Survei dinyatakan bersumber dari dana internal hasil keuntungan survei lain yang digarap Charta Politika. Nominal biayannya antara Rp 450 juta hingga Rp 550 juta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X