Kompas.com - 23/12/2013, 23:52 WIB
Jusuf Kalla KOMPAS.com/Indra AkuntonoJusuf Kalla
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Jusuf Kalla dinilai menjadi tokoh yang difavoritkan menjadi calon wakil presiden periode 2014-2019. Penilaian ini berdasarkan hasil survei yang digelar Charta Politika pada periode November hingga Desember 2013.

"Masyarakat pemilih yang menjadi responden dalam survei tersebut memilih Jusuf Kalla saat survei dilakukan spontan atau tanpa pilihan jawaban," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya di Gedung Parlemen, Senin (23/12/2013).

Yunarto mengatakan, 14,8 persen responden menyebut nama Kalla ketika ditanya calon wakil presiden yang paling tepat mendampingi Aburizal Bakrie. Begitu pula saat ditanya calon presiden untuk Prabowo Subianto, ujar dia, 14,3 persen menyebut nama Kalla.

"Jusuf Kalla populer karena ada bias pengenalan, dia punya branding sebagai wakil presiden," ujar Yunarto. Politisi senior Partai Golkar itu juga dianggap berpengalaman dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah.

Bukan selalu Kalla

Namun, hasil survei berubah saat pertanyaan yang sama dikaitkan dengan Megawati Soekarnoputri dan Wiranto. Sebanyak 37,9 persen responden menjawab Joko Widodo tepat mendampingi Megawati, dan 21,9 persen responden menyatakan Hary Tanoesoedibjo sebagai tokoh pendamping Wiranto.

Charta Politika Indonesia melakukan survei ini pada 28 November hingga 6 Desember 2013 melalui wawancara tatap muka. Populasi survei adalah seluruh warga Indonesia yang telah memiliki hak pilih, dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih acak.

Survei menggunakan rentang toleransi kesalahan 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Unit sampling primer survei (SPU) ini adalah desa, kelurahan, dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang pada tiap SPU. SPU berjumlah 120 desa atau kelurahan yang tersebar secara proporsional.

Charta Politika melakukan quality control terhadap hasil wawancara secara random sebanyak 20 persen dari jumlah responden. Survei dinyatakan bersumber dari dana internal hasil keuntungan survei lain yang digarap Charta Politika. Nominal biayannya antara Rp 450 juta hingga Rp 550 juta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X