Kompas.com - 23/12/2013, 11:56 WIB
Rapor merah kinerja parpol di benak publik tersebut memunculkan kembali pertanyaan, apakah parpol yang terpilih pada Pemilu 2014 mampu mengemban peran dan fungsi ideal sebuah parpol? Litbang KompasRapor merah kinerja parpol di benak publik tersebut memunculkan kembali pertanyaan, apakah parpol yang terpilih pada Pemilu 2014 mampu mengemban peran dan fungsi ideal sebuah parpol?
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - PENILAIAN negatif masih terus melekat di tubuh partai politik. Menurut publik, hampir-hampir tak ada fungsi yang saat ini dijalankan dengan benar oleh parpol. Akibatnya, lebih dari separuh publik berniat mengubah pilihan politiknya pada saat pemilu tahun depan.

Suara publik yang terekam dalam jajak pendapat Kompas selama lima tahun terakhir terus menggaungkan suara sumbang tentang kinerja parpol.

Publik menyoroti berbagai aspek fungsi parpol, mulai dari penyalur aspirasi, tempat melakukan pendidikan politik, perekrutan politik, penggalangan partisipasi publik, hingga kontrol terhadap pemerintah.

Memburuknya sosok parpol di mata publik berkaitan dengan kiprah para kadernya, terutama politisi yang berhasil duduk di parlemen. Berdasarkan catatan Litbang Kompas, tidak kurang dari 29 anggota DPR periode 1999-2004 dijerat kasus korupsi. Pada DPR periode berikutnya, setidaknya 10 politisi Senayan dipenjara karena kasus korupsi.

Sementara itu, dua tahun terakhir, publik menyaksikan sejumlah politisi dari parpol diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena terbukti menggunakan pengaruh politiknya untuk mengatur anggaran, menerima, atau memberi suap dari atau untuk pejabat eksekutif.

Berdasarkan catatan KPK, hingga tahun 2013, sudah 73 anggota DPR/DPRD yang ditindak komisi tersebut terkait dengan kasus korupsi. Jumlah tersebut bisa membengkak jika dimasukkan pula kader parpol yang terjerat persoalan korupsi yang ditangani KPK.

Bertubi-tubinya kasus korupsi para politisi yang terkuak mengakibatkan merosotnya kepercayaan publik terhadap wakil rakyat pilihan mereka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tidak hanya kasus korupsi, publik pun menyoroti kinerja politisi lainnya, yaitu dalam fungsi legislasi. Kinerja legislasi politisi dinilai rendah, antara lain karena tingkat kehadiran mereka di dalam rapat-rapat pembahasan juga cukup rendah. Pada tahun 2013, DPR baru menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi UU. Padahal, DPR menargetkan menyelesaikan 76 RUU prioritas yang masuk daftar Program Legislasi Nasional 2013. Sementara, tahun lalu DPR berhasil mengesahkan 30 RUU menjadi UU dari target 69 RUU pada tahun 2012.

Pilihan politik

Parpol semestinya bisa mengontrol sepak terjang kadernya, baik yang duduk di legislatif maupun pemerintah. Namun, yang terlihat justru ketidakberdayaan parpol terhadap wakilnya di parlemen atau pemerintahan. Ini karena sebagian dari pengurus parpol juga menjadi anggota legislatif atau menduduki jabatan di pemerintahan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengurus parpol terkesan membela kadernya jika mereka terindikasi terlibat kasus pelanggaran hukum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X