Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapor Merah Kinerja Partai Politik

Kompas.com - 23/12/2013, 11:56 WIB

KOMPAS.com - PENILAIAN negatif masih terus melekat di tubuh partai politik. Menurut publik, hampir-hampir tak ada fungsi yang saat ini dijalankan dengan benar oleh parpol. Akibatnya, lebih dari separuh publik berniat mengubah pilihan politiknya pada saat pemilu tahun depan.

Suara publik yang terekam dalam jajak pendapat Kompas selama lima tahun terakhir terus menggaungkan suara sumbang tentang kinerja parpol.

Publik menyoroti berbagai aspek fungsi parpol, mulai dari penyalur aspirasi, tempat melakukan pendidikan politik, perekrutan politik, penggalangan partisipasi publik, hingga kontrol terhadap pemerintah.

Memburuknya sosok parpol di mata publik berkaitan dengan kiprah para kadernya, terutama politisi yang berhasil duduk di parlemen. Berdasarkan catatan Litbang Kompas, tidak kurang dari 29 anggota DPR periode 1999-2004 dijerat kasus korupsi. Pada DPR periode berikutnya, setidaknya 10 politisi Senayan dipenjara karena kasus korupsi.

Sementara itu, dua tahun terakhir, publik menyaksikan sejumlah politisi dari parpol diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena terbukti menggunakan pengaruh politiknya untuk mengatur anggaran, menerima, atau memberi suap dari atau untuk pejabat eksekutif.

Berdasarkan catatan KPK, hingga tahun 2013, sudah 73 anggota DPR/DPRD yang ditindak komisi tersebut terkait dengan kasus korupsi. Jumlah tersebut bisa membengkak jika dimasukkan pula kader parpol yang terjerat persoalan korupsi yang ditangani KPK.

Bertubi-tubinya kasus korupsi para politisi yang terkuak mengakibatkan merosotnya kepercayaan publik terhadap wakil rakyat pilihan mereka.

Tidak hanya kasus korupsi, publik pun menyoroti kinerja politisi lainnya, yaitu dalam fungsi legislasi. Kinerja legislasi politisi dinilai rendah, antara lain karena tingkat kehadiran mereka di dalam rapat-rapat pembahasan juga cukup rendah. Pada tahun 2013, DPR baru menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi UU. Padahal, DPR menargetkan menyelesaikan 76 RUU prioritas yang masuk daftar Program Legislasi Nasional 2013. Sementara, tahun lalu DPR berhasil mengesahkan 30 RUU menjadi UU dari target 69 RUU pada tahun 2012.

Pilihan politik

Parpol semestinya bisa mengontrol sepak terjang kadernya, baik yang duduk di legislatif maupun pemerintah. Namun, yang terlihat justru ketidakberdayaan parpol terhadap wakilnya di parlemen atau pemerintahan. Ini karena sebagian dari pengurus parpol juga menjadi anggota legislatif atau menduduki jabatan di pemerintahan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengurus parpol terkesan membela kadernya jika mereka terindikasi terlibat kasus pelanggaran hukum.

Sikap parpol yang lebih mementingkan urusan pribadi dan kelompoknya ini kian memperburuk wajah parpol di mata publik. Alhasil, lebih dari separuh responden jajak pendapat ini mengaku tidak percaya lagi terhadap parpol dalam menyalurkan aspirasi mereka. Sementara, 45 persen responden lainnya masih percaya parpol sebagai wadah penyalur aspirasinya.

Penyikapan yang terbelah itu mengindikasikan munculnya pemilih yang kian rasional.

Berdasarkan jajak pendapat ini, separuh responden mengaku akan mengubah pilihan politiknya pada pemilu mendatang. Sementara itu, satu dari lima responden mengaku akan tetap memilih parpol yang dipilih pada pemilu sebelumnya.

Sikap responden yang mengubah pilihannya itu menunjukkan perilaku pemilih yang cenderung rasional. Mereka akan memilih partai lain karena tidak puas dengan kinerja partai yang dipilih pada pemilu lalu.

Hal terpenting bagi pemilih rasional adalah apa yang telah dilakukan sebuah parpol bagi kepentingan masyarakat. Jika suatu parpol atau tokohnya telah berbuat banyak untuk rakyat, pemilih rasional akan memilihnya. Sebaliknya, jika parpol hanya mengumbar janji atau wacana tanpa aksi nyata, mereka akan beralih ke parpol lain.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 28 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com