Kompas.com - 22/12/2013, 10:52 WIB
Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah (kanan) dan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno. Tribunnews.comGubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah (kanan) dan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com
- Di saat kader PDIP lain hanya mengkritisi perkara yang melilit Gubernur Banten Ratu Atut Chosiya, termasuk "dinasti" yang dibangunnya di Banten, Ketua DPD PDIP Banten Ribka Tjiptaning berkata lain.

Ribka justru ikut juga mengkritis rekan separtainya Rano Karno yang adalah Wakil Gubernur Banten. Dia menilai, kebobrokan yang selama ini dilakukan Atut tidak bisa dipisahkan dari peran Rano. "Karena apapun mereka berdua," kata Ribka di Jakarta, Minggu (21/12/2013).

Sejak Januari tahun lalu, sebagai ketua DPD Banten, Ribka mengaku telah mencabut dukungan kepada Atut dan Rano. Menurutnya kepemimpinan keduanya tidak bermanfaat untuk rakyat Banten, maupun partai.

"Karena enggak usah jauh jauh, di Kota Serang sendiri kemiskinan makin naik, rumah sakit masih menolak pasien, sekolah-sekolah roboh, di Lebak masih banyak yang pakai jerami atapnya, kayak di Papua. Padahal enggak jauh dari Ibu Kota," cetus Ribka.

Ribka menambahkan, berdasarkan data Badan Pembangunan Nasional (Bapenas), Banten adalah provinsi nomor 3 termiskin se-Indonesia. Sementara gaya eksekutifnya luar biasa mewah.

"Harusnya kalau orang sudah direkomendadsi dari PDIP harus sadar bahwa PDIP itu partai wong cilik," sesalnya.

Ke depannya, menurut Ribka, Rano harus terus dikritisi. Dengan begitu, Rano bisa menjalankan pemerintahan Banten yang telah porak-poranda sepeninggalan Atut. "Meskipun dia enggak seneng dengan gaya saya mengkritisi. Mungkin DPP lain juga enggak seneng. Mungkin Ibu Ketua Umum juga kaget dengan gaya saya mengkritisi," cetus Ribka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Pasca-Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Nasional
Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Nasional
PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

Nasional
Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.