Kompas.com - 21/12/2013, 19:20 WIB
Kelompok yang menamakan diri sebagai Masyarakat Pembaruan Banten (PMB) menggelar aksi menggunduli diri, Selasa (17/12/2013), untuk menyambut penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/IhsanuddinKelompok yang menamakan diri sebagai Masyarakat Pembaruan Banten (PMB) menggelar aksi menggunduli diri, Selasa (17/12/2013), untuk menyambut penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis Icha Rastika
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten Danhil Anzar menilai, dugaan penyelewengan di Banten melibatkan banyak pihak. Dia mengatakan, kesalahan tidak hanya dilakukan Pemerintahan Atut dan wakilnya, Rano Karno melainkan juga pihak legislatif.

Menurut Danhil, legislatif yang sedianya mengawasi jalannya pemerintahan, justru bersekongkol dengan dinasti Atut. “Di Banten itu tidak ada legislatif, adanya legislatut,” kata Danhil dalam diskusi bertajuk ‘Setelah Atut Tersangkut’ di Jakarta, Sabtu (21/12/2013).

Dia mengatakan, DPRD di Banten seolah tidak memiliki hak budget karena diatur oleh Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik Atut.

“Yang punya (hak budget) itu mister Wawan, mister Wawan yang atur,” ucapnya.

Menurut Danhil, Atut tidak hanya menguasai Pemerintahan di sana, namun juga mengendalikan banyak partai. Banyak calon legislatif yang bukan berasal dari Partai Golkar namun dibiayai Atut untuk nyaleg.

“Makanya kinerja legislatif nyaris sunyi, setelah Atut jatuh, baru serang ramai-ramai,” ucap Danhil.

Dia juga menilai kalau praktik korupsi di Banten cenderung primitif atau mudah diungkap. Menurutnya, korupsi di Banten hanya berkisaran pada potong memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X