Kompas.com - 21/12/2013, 13:20 WIB
Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari
Penulis Icha Rastika
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar sesumbar kasus dugaan korupsi yang menjerat kadernya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, tidak berpengaruh besar terhadap elektabilitas partai tersebut.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari mengungkapkan bahwa Golkar adalah partai yang relatif stabil secara organisasional sehingga perilaku seorang kadernya tidak akan berpengaruh besar.

“Dalam konteks seperti itu, peran figur di Partai Golkar tidak terlalu penting. Itu sudah dibuktikan, setelah reformasi, ketika Golkar ditinggalkan tokoh-tokoh puncaknya, mantan ketua umumnya, Partai Golkar tetap survive (bertahan),” kata Hajriyanto dalam diskusi bertajuk “Setelah Atut Tersangkut” di Jakara, Sabtu (21/12/2013).

Hajriyanto mengatakan, secara sistem, Golkar sudah kuat sehingga masalah yang menimpa figur-figur utama Golkar sekalipun tidak akan memengaruhi elektabilitas Golkar secara keseluruhan.

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini bahkan menyebut Partai Golkar-lah yang membesarkan figur-figur tersebut dan bukan sebaliknya.

“Jadi si A, B, C, itu besarnya karena Golkar, jadi tanpa Golkar, mereka nobody (bukan siapa-siapa). Karena itu, kalau ada kasus-kasus yang menyeret salah satu figur pimpinan Golkar, maka tidak berpengaruh banyak,” ucapnya.

Dia juga beranggapan kalau Golkar sudah kuat di Banten jauh sebelum Atut berkuasa. Dengan demikian, lanjut Hajriyanto, tidak perlu lagi didramatisasi kalau kasus yang menjerat Atut ini bakal menjadi lonceng kematian bagi Golkar di Banten maupun secara nasional.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Karena Golkar bisa memisahkan mana masalah hukum, mana masalah pribadi. Maka selama penanganan persoalan dilakukan secara hukum, Golkar tidak akan lakukan langkah politik,” ucapnya.

Sejauh ini, menurut Hajriyanto, partainya belum menonaktifkan Atut dari struktur kepengurusan. Hajriyanto beralasan, Partai Golkar masih mempertimbangkan kondisi psikologis Atut yang tertekan pascapenahanan.

Seperti diketahui, Atut ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, pada Jumat (20/12/2013).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud: Masukan Masyarakat Masih Terbuka Sebelum Draf Revisi UU ITE Dikirim ke DPR

Mahfud: Masukan Masyarakat Masih Terbuka Sebelum Draf Revisi UU ITE Dikirim ke DPR

Nasional
Saat Jaksa Anggap Pleidoi Rizieq Hanya Berisi Keluh Kesah...

Saat Jaksa Anggap Pleidoi Rizieq Hanya Berisi Keluh Kesah...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado? | Masukan dari Guru Besar Mengenai TWK KPK

[POPULER NASIONAL] Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado? | Masukan dari Guru Besar Mengenai TWK KPK

Nasional
Jaksa Agung Sebut Sudah Punya Sosok Jenderal Bintang 2 yang Akan Isi Posisi Jampidmil

Jaksa Agung Sebut Sudah Punya Sosok Jenderal Bintang 2 yang Akan Isi Posisi Jampidmil

Nasional
KPK Tegaskan Tak Pernah Sebut Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Terkait Program DP 0 Persen

KPK Tegaskan Tak Pernah Sebut Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Terkait Program DP 0 Persen

Nasional
Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Nasional
Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Nasional
Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X