Kompas.com - 21/12/2013, 12:33 WIB
(Dari kiri ke kanan) Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, aktivis JAWARA Banten Danhil Anzar, moderator Latief Siregar, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari, juru bicara keluarga Ratu Atut, Fitron Nur Ikhsan dalam diskusi bertajuk Setelah Atut Tersangkut di Jakarta, Sabtu (21/12/2013) KOMPAS.COM/ICHA RASTIKA(Dari kiri ke kanan) Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, aktivis JAWARA Banten Danhil Anzar, moderator Latief Siregar, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari, juru bicara keluarga Ratu Atut, Fitron Nur Ikhsan dalam diskusi bertajuk Setelah Atut Tersangkut di Jakarta, Sabtu (21/12/2013)
Penulis Icha Rastika
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Praktik korupsi di Banten disebut sebagai model korupsi paling primitif. Model korupsi di wilayah yang dipimpin Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu dinilai cenderung mudah diungkap karena hanya berkisar pada pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Praktik di Banten ini model korupsi paling primitif dan paling mudah diungkap karena hanya potong-memotong APBD, nyaris mudah diungkap, dibuktikan, korupsinya tidak canggih, tidak memotong kebijakan,” kata aktivis Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara), Danhil Azhar, dalam diskusi bertajuk "Setelah Atut Tersangkut" di Jakarta, Sabtu (21/12/2013).

Danhil mengatakan, sedianya praktik korupsi di Banten ini mudah ditelusuri penegak hukum. Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Banten juga banyak jumlahnya. Menurut Danhil, ada lebih dari 1.000 kasus yang dilaporkan masyarakat Banten kepada KPK.

“Tapi saat ini KPK baru fokus di alkes dan bansos yang sedang dalam tahap penyidikan,” ujarnya. Dia juga mengatakan bahwa sebagian warga Banten menyambut gembira ditahannya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh KPK pada Jumat (20/12/2013).

Atut ditahan seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten.

Menurutnya, kegembiraan sebagian masyarakat Banten ini menunjukkan bahwa publik menilai pemerintahan Atut selama ini tidak berpihak kepada masyarakat. Secara ekonomi, kata Danhil, Provinsi Banten memiliki tekstur makro yang baik.

“Lima sampai enam persen pertumbuhan ekonomi, dan secara fiskal juga baik, secara fiskal mandiri, input yang dimiliki besar,” katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, lanjut Danhil, fakta sosial ekonomi menunjukkan gambaran yang bertolak belakang. Kesejahteraan Banten tidak menyentuh rakyat kebanyakan, tetapi hanya dinikmati segelintir orang.

"Karena perilaku rente keluarga itu. Ibaratnya keluarga, kepala keluarganya berpenghasilan besar, tetapi anak istrinya tidak. Bisa jadi ada yang salah nih dengan kepala keluarganya, bisa saja kepala keluarganya selingkuh," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.