Kompas.com - 21/12/2013, 12:33 WIB
(Dari kiri ke kanan) Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, aktivis JAWARA Banten Danhil Anzar, moderator Latief Siregar, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari, juru bicara keluarga Ratu Atut, Fitron Nur Ikhsan dalam diskusi bertajuk Setelah Atut Tersangkut di Jakarta, Sabtu (21/12/2013) KOMPAS.COM/ICHA RASTIKA(Dari kiri ke kanan) Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, aktivis JAWARA Banten Danhil Anzar, moderator Latief Siregar, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari, juru bicara keluarga Ratu Atut, Fitron Nur Ikhsan dalam diskusi bertajuk Setelah Atut Tersangkut di Jakarta, Sabtu (21/12/2013)
Penulis Icha Rastika
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Praktik korupsi di Banten disebut sebagai model korupsi paling primitif. Model korupsi di wilayah yang dipimpin Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu dinilai cenderung mudah diungkap karena hanya berkisar pada pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Praktik di Banten ini model korupsi paling primitif dan paling mudah diungkap karena hanya potong-memotong APBD, nyaris mudah diungkap, dibuktikan, korupsinya tidak canggih, tidak memotong kebijakan,” kata aktivis Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara), Danhil Azhar, dalam diskusi bertajuk "Setelah Atut Tersangkut" di Jakarta, Sabtu (21/12/2013).

Danhil mengatakan, sedianya praktik korupsi di Banten ini mudah ditelusuri penegak hukum. Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Banten juga banyak jumlahnya. Menurut Danhil, ada lebih dari 1.000 kasus yang dilaporkan masyarakat Banten kepada KPK.

“Tapi saat ini KPK baru fokus di alkes dan bansos yang sedang dalam tahap penyidikan,” ujarnya. Dia juga mengatakan bahwa sebagian warga Banten menyambut gembira ditahannya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh KPK pada Jumat (20/12/2013).

Atut ditahan seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten.

Menurutnya, kegembiraan sebagian masyarakat Banten ini menunjukkan bahwa publik menilai pemerintahan Atut selama ini tidak berpihak kepada masyarakat. Secara ekonomi, kata Danhil, Provinsi Banten memiliki tekstur makro yang baik.

“Lima sampai enam persen pertumbuhan ekonomi, dan secara fiskal juga baik, secara fiskal mandiri, input yang dimiliki besar,” katanya.

Namun, lanjut Danhil, fakta sosial ekonomi menunjukkan gambaran yang bertolak belakang. Kesejahteraan Banten tidak menyentuh rakyat kebanyakan, tetapi hanya dinikmati segelintir orang.

"Karena perilaku rente keluarga itu. Ibaratnya keluarga, kepala keluarganya berpenghasilan besar, tetapi anak istrinya tidak. Bisa jadi ada yang salah nih dengan kepala keluarganya, bisa saja kepala keluarganya selingkuh," tuturnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Nasional
Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Nasional
Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Nasional
Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Nasional
Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Nasional
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Nasional
Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Nasional
Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Nasional
Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Nasional
Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Nasional
Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X