Anies Baswedan: Rahim Ibumu Tidak untuk Lahirkan Calon Koruptor

Kompas.com - 20/12/2013, 17:31 WIB
Anis Baswedan saat berbicara dalam sebuah seminar di Kampus Unisba, Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/12/2013). Sabrina AsrilAnis Baswedan saat berbicara dalam sebuah seminar di Kampus Unisba, Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/12/2013).
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat Anies Baswedan mengatakan, korupsi yang masif di Indonesia saat ini karena kurangnya kontribusi pihak keluarga.

Masih dalam suasana hari Ibu, Anies pun meminta agar para Ibu mengingatkan anak-anaknya untuk selalu menghindarkan diri dari perilaku korup.

"Di hari Ibu, saya mengajak para Ibu untuk mengingatkan anak-anaknya dan katakan bahwa rahim Ibumu tidak untuk melahirkan calon koruptor. Hargailah ibumu," ujar Anies saat berbicara dihadapan mahasiswa Universitas Islam Bandung, Jumat (20/12/2013).

Ia mengatakan, banyaknya koruptor yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat depresi dalam keluarga. Anies pun serius menilai perlunya bisnis konseling bagi keluarga koruptor.

Selain pihak keluarga, Anies juga meminta agar para civitas perguruan tinggi juga memberikan perhatian dalam penanaman nilai anti korupsi. Pasalnya, tak jarang pelaku korupsi justru memiliki pendidikan tinggi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, kata Anies, adalah dengan memberikan mata kuliah anti-korupsi di lingkungan kampus.

Lebih lanjut, ia berpendapat, perilaku korup terjadi karena tiga faktor yakni persoalan gaji, keserakahan, dan sistem.

"Perlu ada perbaikan sistem gaji dan penindakan hukum yang tegas," imbuh alumnus Universitas Gajah Mada ini.

Perilaku korup, kata Anis, harus segera dihentikan. Ia melihat saat ini, masyarakat cenderung sudah terbiasa korupsi. Ia membandingkan perilaku korup layaknya pelanggaran lalu lintas.

"Tadi pagi perjalanan saya dari Jakarta, lampu merah, tapi ada mobil yang maju terus. Merasa berdosa enggak? Kita hari ini melanggar hukum, semudah melanggar lalu lintas," ucapnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X