Kompas.com - 20/12/2013, 17:31 WIB
Anis Baswedan saat berbicara dalam sebuah seminar di Kampus Unisba, Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/12/2013). Sabrina AsrilAnis Baswedan saat berbicara dalam sebuah seminar di Kampus Unisba, Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/12/2013).
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat Anies Baswedan mengatakan, korupsi yang masif di Indonesia saat ini karena kurangnya kontribusi pihak keluarga.

Masih dalam suasana hari Ibu, Anies pun meminta agar para Ibu mengingatkan anak-anaknya untuk selalu menghindarkan diri dari perilaku korup.

"Di hari Ibu, saya mengajak para Ibu untuk mengingatkan anak-anaknya dan katakan bahwa rahim Ibumu tidak untuk melahirkan calon koruptor. Hargailah ibumu," ujar Anies saat berbicara dihadapan mahasiswa Universitas Islam Bandung, Jumat (20/12/2013).

Ia mengatakan, banyaknya koruptor yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat depresi dalam keluarga. Anies pun serius menilai perlunya bisnis konseling bagi keluarga koruptor.

Selain pihak keluarga, Anies juga meminta agar para civitas perguruan tinggi juga memberikan perhatian dalam penanaman nilai anti korupsi. Pasalnya, tak jarang pelaku korupsi justru memiliki pendidikan tinggi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, kata Anies, adalah dengan memberikan mata kuliah anti-korupsi di lingkungan kampus.

Lebih lanjut, ia berpendapat, perilaku korup terjadi karena tiga faktor yakni persoalan gaji, keserakahan, dan sistem.

"Perlu ada perbaikan sistem gaji dan penindakan hukum yang tegas," imbuh alumnus Universitas Gajah Mada ini.

Perilaku korup, kata Anis, harus segera dihentikan. Ia melihat saat ini, masyarakat cenderung sudah terbiasa korupsi. Ia membandingkan perilaku korup layaknya pelanggaran lalu lintas.

"Tadi pagi perjalanan saya dari Jakarta, lampu merah, tapi ada mobil yang maju terus. Merasa berdosa enggak? Kita hari ini melanggar hukum, semudah melanggar lalu lintas," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X