Anies Baswedan: Kalau Jadi Presiden, Saya Akan Intervensi Hukum

Kompas.com - 20/12/2013, 14:17 WIB
Peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, saat bertemu dengan relawan Kompas.com/SABRINA ASRILPeserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, saat bertemu dengan relawan "Turun Tangan" dalam kampanye 3000 km keliling pulau Jawa di Bandung, Jumat (20/12/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

BANDUNG, KOMPAS.com — Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, menegaskan, satu-satunya hal yang bisa menghentikan perkembangan suatu bangsa adalah korupsi. Jika menjadi Presiden, maka Anies pun tak akan segan melakukan intervensi hukum.

"Kalau saya jadi presiden, hukum semaksimal mungkin bagi koruptor. Intervensi perlu dilakukan oleh siapa pun, termasuk presiden dalam kasus korupsi," ujar Anies saat bertemu dengan para relawan Turun Tangan, di Gedung Indonesia Menggugat, Jumat (20/12/2013).

Anies mengaku tak akan netral dalam melihat kasus korupsi. Ia menyatakan, intervensinya bukan terhadap penanganan kasus per kasus, melainkan proses pemberantasan korupsi.

"Saya mau para hakim, polisi, KPK, jangan takut. Presiden di belakang Anda, jadi saya tidak mau netral," kata Anies.

Menurut Anies, selama ini korupsi terus menjamur di Indonesia karena penegakan hukum yang lemah. Selain itu, ia juga menyoroti peranan partai politik yang turut membuat korupsi menjamur di Indonesia. Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan akan membiayai semua partai politik dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bila dipercaya menjadi presiden. Dengan sumber dana yang jelas, sebut Anies, partai politik akan belajar transparan dan mempertanggungjawabkan uang itu.

"Yang selama ini ada, sumber dananya tidak jelas, jadi pengeluarannya pun tidak jelas juga. Kita harus belajar dari New Zealand dan Denmark, negara demokratis tetapi juga bersih," kata pencetus gerakan Indonesia Mengajar ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X