Anies Baswedan: Kalau Jadi Presiden, Saya Akan Intervensi Hukum

Kompas.com - 20/12/2013, 14:17 WIB
Peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, saat bertemu dengan relawan Kompas.com/SABRINA ASRILPeserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, saat bertemu dengan relawan "Turun Tangan" dalam kampanye 3000 km keliling pulau Jawa di Bandung, Jumat (20/12/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

BANDUNG, KOMPAS.com — Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, menegaskan, satu-satunya hal yang bisa menghentikan perkembangan suatu bangsa adalah korupsi. Jika menjadi Presiden, maka Anies pun tak akan segan melakukan intervensi hukum.

"Kalau saya jadi presiden, hukum semaksimal mungkin bagi koruptor. Intervensi perlu dilakukan oleh siapa pun, termasuk presiden dalam kasus korupsi," ujar Anies saat bertemu dengan para relawan Turun Tangan, di Gedung Indonesia Menggugat, Jumat (20/12/2013).

Anies mengaku tak akan netral dalam melihat kasus korupsi. Ia menyatakan, intervensinya bukan terhadap penanganan kasus per kasus, melainkan proses pemberantasan korupsi.

"Saya mau para hakim, polisi, KPK, jangan takut. Presiden di belakang Anda, jadi saya tidak mau netral," kata Anies.

Menurut Anies, selama ini korupsi terus menjamur di Indonesia karena penegakan hukum yang lemah. Selain itu, ia juga menyoroti peranan partai politik yang turut membuat korupsi menjamur di Indonesia. Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan akan membiayai semua partai politik dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bila dipercaya menjadi presiden. Dengan sumber dana yang jelas, sebut Anies, partai politik akan belajar transparan dan mempertanggungjawabkan uang itu.

"Yang selama ini ada, sumber dananya tidak jelas, jadi pengeluarannya pun tidak jelas juga. Kita harus belajar dari New Zealand dan Denmark, negara demokratis tetapi juga bersih," kata pencetus gerakan Indonesia Mengajar ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Nasional
Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Nasional
Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Nasional
Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Nasional
Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Nasional
Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Nasional
KPK Bisa Buka Lagi Penyelidikan yang Dihentikan jika...

KPK Bisa Buka Lagi Penyelidikan yang Dihentikan jika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X