Anies Baswedan: Kalau Jadi Presiden, Saya Akan Intervensi Hukum

Kompas.com - 20/12/2013, 14:17 WIB
Peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, saat bertemu dengan relawan Kompas.com/SABRINA ASRILPeserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, saat bertemu dengan relawan "Turun Tangan" dalam kampanye 3000 km keliling pulau Jawa di Bandung, Jumat (20/12/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

BANDUNG, KOMPAS.com — Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, menegaskan, satu-satunya hal yang bisa menghentikan perkembangan suatu bangsa adalah korupsi. Jika menjadi Presiden, maka Anies pun tak akan segan melakukan intervensi hukum.

"Kalau saya jadi presiden, hukum semaksimal mungkin bagi koruptor. Intervensi perlu dilakukan oleh siapa pun, termasuk presiden dalam kasus korupsi," ujar Anies saat bertemu dengan para relawan Turun Tangan, di Gedung Indonesia Menggugat, Jumat (20/12/2013).

Anies mengaku tak akan netral dalam melihat kasus korupsi. Ia menyatakan, intervensinya bukan terhadap penanganan kasus per kasus, melainkan proses pemberantasan korupsi.

"Saya mau para hakim, polisi, KPK, jangan takut. Presiden di belakang Anda, jadi saya tidak mau netral," kata Anies.

Menurut Anies, selama ini korupsi terus menjamur di Indonesia karena penegakan hukum yang lemah. Selain itu, ia juga menyoroti peranan partai politik yang turut membuat korupsi menjamur di Indonesia. Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan akan membiayai semua partai politik dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bila dipercaya menjadi presiden. Dengan sumber dana yang jelas, sebut Anies, partai politik akan belajar transparan dan mempertanggungjawabkan uang itu.

"Yang selama ini ada, sumber dananya tidak jelas, jadi pengeluarannya pun tidak jelas juga. Kita harus belajar dari New Zealand dan Denmark, negara demokratis tetapi juga bersih," kata pencetus gerakan Indonesia Mengajar ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

Nasional
UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Putuskan Diskualifikasi Pasangan Orient-Thobias

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Putuskan Diskualifikasi Pasangan Orient-Thobias

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X