Perppu MK Disetujui, Inilah Hasil "Voting" di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) di dalam forum rapat paripurna, Kamis (19/12/2013). Persetujuan terhadap Perppu MK diambil setelah DPR menggelar voting atau pemungutan suara.

Di dalam voting, suara partai koalisi mendominasi. Pendukung Perppu MK dilakukan oleh para anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (129 orang), Fraksi Partai Golkar (26 orang), Fraksi Partai Amanat Nasional (28 orang), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (20 orang), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (18 orang). Total suara yang mendukung Perppu MK ini adalah 221 orang.

Hanya suara Fraksi PPP yang tidak bulat. Tiga anggotanya, yakni Lukman Hakim Syaifuddin, Kurdi Mukli, dan Ahmad Yani, menolak keberadaan Perppu MK.

"Saya menolak, tetapi tetap menghormati Presiden. Sahabat yang baik adalah sahabat yang ada untuk mengingatkan," ucap Kurdi yang langsung mendapat sahutan dari deret Fraksi Partai Demokrat.

Sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berbeda dengan pandangan dalam rapat di Komisi III DPR, Rabu (18/12/2013). Saat itu, Ahmad Yani membacakan sikap fraksinya yang menyatakan masih tidak memahami alasan pemerintah menerbitkan Perppu MK karena kondisi tidak sedang genting. Meski membeberkan sejumlah alasan penolakan, PPP akhirnya menyatakan butuh pendalaman lagi soal Perppu MK dari pemerintah. Sikap ini pun dianggap abstain.

Sementara itu, dari kubu penolak Perppu MK, semua partai oposisi solid menolak pengesahan Perppu MK. Tiga fraksi penolak Perppu MK, yakni Fraksi PDI Perjuangan (79 orang), Fraksi Partai Gerindra (16 orang), dan Fraksi Partai Hanura (9 orang). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang berseberangan sikap dengan koalisi, juga ikut menentang Perppu MK ini. Sebanyak 41 anggota Fraksi PKS juga menolak Perppu MK.

"Apakah Perppu Nomor 1 Tahun 2013 atas perubahan dari undang-undang tentang MK dapat disetujui menjadi undang-undang?" ucap Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

"Setuju!" ucap segelintir anggota Dewan yang hadir.