KPU: Donasi Dana Kampanye Lebihi Aturan, Kembalikan ke Negara!

Kompas.com - 18/12/2013, 19:33 WIB
Gedung Komisi Pemilihan Umum KOMPAS.com/DEYTRI ROBEKKA ARITONANGGedung Komisi Pemilihan Umum
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) peserta pemilu untuk tidak menerima sumbangan dana kampanye dengan jumlah yang melebihi jumlah yang diizinkan undang-undang (UU) dan peraturan KPU. Setiap kelebihan jumlah sumbangan diminta untuk diserahkan ke kas negara.

"Secara administratif (sumbangan melebihi ketentuan) kan melanggar aturan. Kami harus kembalikan ke kas negara. Itu yang jadi perhatian kami," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah usai pembahasan materi kerja sama KPU dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Ferry mengatakan, terkait kerja sama dengan PPATK, KPU dapat mengetahui jumlah penerimaan dana kampanye para peserta pemilu. Dia menyampaikan, KPU sedang menyiapkan kerja sama dengan PPATK soal penelusuran dana kampanye parpol dan caleg peserta Pemilu 2014. Hal itu untuk menutup celah tindak pidana pencucian uang oleh para peserta pemilu.

Ferry menuturkan, KPU akan menyerahkan biodata caleg kepada PPATK untuk ditemukan transaksi keuangannya.

"Terkait caleg DPR saya yakin ada cara-cara yang tersistematis dan terukur oleh PPATK bagaimana menelusuri dana itu. Tapi kami akan menyerahkan biodata caleg yang ada baik DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota," ujarnya.

Ferry mengatakan, KPU hanya dapat memberikan biodata tersebut untuk PPATK mencari sendiri penggunaan jasa keuangan oleh caleg. Pasalnya, kata dia, KPU tidak dapat mewajibkan caleg menyerahkan nomor rekening dana kampanye. Dikatakannya, hal itu karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif mengatur, peserta kampanye hanya partai politik (parpol) dan caleg DPD.

"UU menyatakan peserta pemilu adalah parpol dan caleg DPD. Khusus parpol dan caleg DPD betul-betul dibebankan dan diwajibkan untuk menyerahkan rekening khusus dana kampanye. Rekening itu akan kami serahkan pada PPATK," lanjut Ferry.

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif mengatur, sumbangan dana kampanye dari pihak perorangan tidak boleh lebih dari Rp 1 milyar. Sedangkan, sumbangan dari kelompok, perusahaan atau BUMN dibatasi paling banyak RP 7,5 milyar. Kelebihan sumbangan harus disampaikan kepada KPU.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden PKS Sohibul Iman Minta Omnibus Law Tak Dibahas Serampangan

Presiden PKS Sohibul Iman Minta Omnibus Law Tak Dibahas Serampangan

Nasional
SBY Angkat Bicara soal Kasus Jiwasraya, Ini Respons Istana

SBY Angkat Bicara soal Kasus Jiwasraya, Ini Respons Istana

Nasional
Yasonna Sebut Ronny Sompie Paling Bertanggung Jawab atas Informasi soal Harun Masiku

Yasonna Sebut Ronny Sompie Paling Bertanggung Jawab atas Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Pertemuan Tahunan Komisi Palestina, Indonesia Soroti Konflik yang Kian Buruk

Pertemuan Tahunan Komisi Palestina, Indonesia Soroti Konflik yang Kian Buruk

Nasional
Polri Akan Bentuk Satgas Pengawalan Investigasi

Polri Akan Bentuk Satgas Pengawalan Investigasi

Nasional
Optimistis Nurmansjah Lubis Jadi Wagub DKI, Sohibul Iman: PKS Tak Sembarangan Ajukan Calon

Optimistis Nurmansjah Lubis Jadi Wagub DKI, Sohibul Iman: PKS Tak Sembarangan Ajukan Calon

Nasional
Soal Iklan Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem, Ini Komentar Surya Paloh

Soal Iklan Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem, Ini Komentar Surya Paloh

Nasional
Setelah Bakar Mayat Teman Kerja, Pelaku Gadaikan Motor Korban Rp 4 Juta

Setelah Bakar Mayat Teman Kerja, Pelaku Gadaikan Motor Korban Rp 4 Juta

Nasional
Maskapai Haji Ditambah, Citilink dan Flynas Kini Ikut Berangkatkan Jemaah

Maskapai Haji Ditambah, Citilink dan Flynas Kini Ikut Berangkatkan Jemaah

Nasional
100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Investasi jadi Ancaman bagi Lingkungan Hidup

100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Investasi jadi Ancaman bagi Lingkungan Hidup

Nasional
[BERITA FOTO] Sepi dan Terisolasi, Begini Kondisi Wuhan Terkini...

[BERITA FOTO] Sepi dan Terisolasi, Begini Kondisi Wuhan Terkini...

Nasional
Wapres Sebut Pendekatan Keamanan di Papua Bersifat Sementara

Wapres Sebut Pendekatan Keamanan di Papua Bersifat Sementara

Nasional
Ulat Bulu Serang Permukiman Warga di Kudus

Ulat Bulu Serang Permukiman Warga di Kudus

Nasional
Ratusan Petugas Wafat, Parpol Nonparlemen Sarankan Pemilu Tak Digelar Serentak

Ratusan Petugas Wafat, Parpol Nonparlemen Sarankan Pemilu Tak Digelar Serentak

Nasional
Menag Ceritakan Kekhawatiran Jokowi Lulusan Madrasah Tak Bisa Bersaing

Menag Ceritakan Kekhawatiran Jokowi Lulusan Madrasah Tak Bisa Bersaing

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X