Kompas.com - 18/12/2013, 16:43 WIB
Tiga pasang pengantin sedang menjalani prosesi ijab qabul di kantor KUA Banjarmasin Timur, Jumat (11/11/2011). Hari ini ada 50-an pasang pengantin di kecamatan setempat yang memanfaatkan momen 11-11-11. KOMPAS/DEFRI WERDIONOTiga pasang pengantin sedang menjalani prosesi ijab qabul di kantor KUA Banjarmasin Timur, Jumat (11/11/2011). Hari ini ada 50-an pasang pengantin di kecamatan setempat yang memanfaatkan momen 11-11-11.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Inspektur Jenderal Kementerian Agama M Jasin mengatakan, ada wacana untuk membebaskan masyarakat miskin dari biaya nikah. Kementerian Agama tengah mengupayakan konsep biaya nikah yang variatif, tergantung kemampuan ekonomi tiap-tiap orang.

“Atas lampu hijau dari Dirjen Anggaran bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada (biaya nikah) multitarif,  maka tidak menutup kemungkinan yang miskin dibebaskan dari biaya nikah. Kan sudah ada kartu dari Kemenkokesra. Jadi tidak membebani, win-win solution, yang kaya juga harus membayar lebih,” kata M Jasin di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Jasin melanjutkan, Kemenag akan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 yang mengatur tentang biaya administrasi pencatatan nikah dan cerai. PP yang baru, menurut Jasin, akan mengatur biaya nikah, baik yang dilakukan di dalam kantor KUA maupun di luar kantor atau luar jam kerja penghulu.

“Jadi ada pengaturan dan pembahasannya secara efektif, lintas instansi dan segera diharmonisasikan melalui Kemenkum HAM sehingga kita harapkan semua punya respons positif terhadap solusi KUA,” katanya.

Hasil diskusi dengan KPK, Kemenkeu, dan Kemenkokesra juga menyimpulkan bahwa biaya operasional penghulu yang menikahkan di luar kantor atau di luar jam kerja akan dibebankan ke APBN. Mengenai nilai APBN yang akan dianggarkan, Jasin mengatakan bahwa hal itu masih dibahas.

“Ada beberapa opsi yang nanti diajukan ke Pak Menteri berdasarkan hasil rapat ini,” ujarnya.

Selain itu, disepakati bahwa Kemenkeu akan menambah biaya operasional untuk setiap KUA. “Ada penambahan Rp 1 juta dari sebelumnya Rp 3 juta, sehingga 2014, dana operasional tidak hanya urusan nikah, tapi manasik haji, infak, dll, dan khusus biaya nikah diambil dari APBN, dan dipayungi PP yang baru,” tutur Jasin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X