Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/12/2013, 03:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penahanan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kemungkinan tidak akan terjadi pada tahun ini. Anas adalah tersangka dugaan penerimaan gratifikasi terkait skandal Proyek Hambalang.

"Kelihatannya (target penahanan Anas) mungkin agak sedikit meleset. Baru tahun depan (kemungkinan ditahan)," aku Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Kompleks Parlemen, Selasa (17/12/2013). Dia mengatakan penahanan Anas belum dapat dilakukan karena berkas perkara belum rampung disusun.

Koordinasi dengan instansi terkait juga belum tuntas. "Untuk Anas, dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) saja belum tuntas," ujar Zulkarnain. Dia mengatakan koordinasi dengan BPK dilakukan terkait dengan audit proyek tersebut. "Menyamakan persepsi saja."

BPK telah melakukan dua tahap audit terkait proyek Hambalang. Audit Hambalang tahap II mencantumkan sejumlah orang yang diduga menerima aliran dana dan nilai kerugian Rp 463,66 miliar.

Zulkarnain tak merinci lebih lanjut tentang koordinasi dengan BPK yang masih diperlukan KPK. "Ada poin-poin tertentu yang dikoordinasikan penyidik dengan BPK," ujar dia ketika ditanya mengenai hal itu. "Kita lihatlah. Kapan diperlukan (penahanan), kami lakukan. Kami tidak usah ditekan-tekan."

Sejak Februari 2013, Anas ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang. Dia diduga menerima hadiah atau janji berupa uang ataupun mobil terkait proyek Hambalang dan proyek lain.

Ketua KPK Abraham Samad berkilah belum juga ditahannya Anas adalah karena Rumah Tahanan (Rutan) KPK saat ini sedang penuh. Menurut dia, Anas harus ditahan di Rutan KPK dengan pertimbangan popularitas dan kemungkinan Anas bertindak sesuatu bila ditahan di tempat lain.

Namun, tak berselang pekan setelah Abraham mengatakan soal penuhnya rumah tahanan itu, KPK menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Subari, dan perempuan bernama Lusita Ana Razak. Subari dan Lusita ditahan di Rutan KPK.

Ihwal "target" penahanan Anas sebelum 2014 sebelumnya diisyaratkan oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Seperti dikutip dari Kontan, dia mengatakan bahwa semua penyidikan berkaitan dengan skandal proyek Hambalang akan dirampungkan sebelum 2014.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com