Bawaslu Gelar Perkara Iklan Kampanye Televisi Parpol dan Menteri

Kompas.com - 17/12/2013, 19:49 WIB
Kuis Win-HT di RCTI KaskusKuis Win-HT di RCTI
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akhirnya menindaklanjuti temuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait iklan kampanye di televisi di luar jadwal. Senin (16/12/2013) Bawaslu melakukan gelar perkara untuk menemukan bukti pelanggaran kampanye yang dilakukan partai politik maupun perorangan.

"Kemarin kami melakuan gelar perkara di internal untuk memastikan (ada pelanggaran)," ujar anggota Bawaslu daniel Zuchron di Kantor Bawaslu, Selasa (17/12/2013).

Dia mengatakan, gelar perkara dilakukan terhadap bukti dari KPI. Bukti tersebut, kata dia, ada yang terkait pelanggaran yang dilakukan partai politik (parpol), ada pula yang dilakukan menteri. "Itu macam-macam buktinya. Ada yang menyangkut soal parpol, ada yang menyangkut individu pejabat negara," kata Daniel.

Tetapi, dia enggan menyebut menteri yang dimaksud. "Ya, nanti akan muncul," katanya.

Dituturkannya, Bawaslu menerima sekitar delapan data hasil rekaman iklan televisi yang direkam KPI. Menurutnya, data tersebut baru merupakan informasi awal yang dimilikinya. "Itu kemudian yang kita cari, kami sortir, kami kaji. Nah setelah dapatkan data itu kami kaji, periksa dan kami nilai data itu," lanjutnya.

Ia mengatakan, jika menemukan pelanggaran, Bawaslu akan meneruskan penegakan hukumnya kepada pihak yang berwenang. "Kalau pidana pemilu diteruskan ke kepolisian. Sedangkan kalau pelanggaran administrasi kami serahkan ke KPU (Komisi Pemiliham Umum)," kata Daniel.

Sebelumnya, KPI menegur dan memperingatkan enam stasiun televisi yang dinilai tidak proporsional dalam menyiarkan politik terkait pemilu 2014. Enam lembaga penyiaran itu terdiri dari RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV.

"Enam lembaga penyiaran itu kami nilai tidak proporsional dalam penyiaran politik. Termasuk di dalamnya terdapat iklan politik yang menurut KPI mengandung unsur kampanye," kata Ketua KPI, Judhariksawan di Jakarta, Kamis (5/12/2013) lalu.

Enam stasiun televisi tersebut dinilai melanggar berdasarkan pengamatan melalui tiga aspek. Yakni dari unsur pemberitaan, penyiaran, dan iklan politik. Dalam mengawal pelaksanaan pemilu 2014, KPI pada 30 September 2013 telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh lembaga penyiaran. KPI meminta stasiun televisi menjaga netralitas dan tidak menggunakan frekuensi untuk kepentingan golongan tertentu. Apalagi pemilik beberapa stasiun televisi di Indonesia diketahui berafiliasi dengan partai politik.

Menurut Judhariksawan, bentuk pelanggaran yang dilakukan enam stasiun televisi tersebut bervariasi. Melalui pemberitaan, iklan politik, dan program acara. Stasiun televisi tersebut menayangkan ketiga unsur tersebut yang memuat kepentingan pemilik media yang berafiliasi dengan partai politik. Ketimbang iklan atau pemberitaan tentang partai politik yang lainnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Nasional
Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Nasional
Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Nasional
KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

Nasional
UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

Nasional
DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

Nasional
Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Nasional
Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Nasional
Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Nasional
Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Nasional
Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

Nasional
Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Nasional
Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.