Kompas.com - 17/12/2013, 18:52 WIB
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kiri) dan adik kandungnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (kanan) KOMPAS IMAGESGubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kiri) dan adik kandungnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (kanan)
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengungkapkan, ada tiga modus korupsi alat kesehatan di Banten yang kini diusut KPK. Menurut Zulkarnain, proses pengadaan alkes di Provinsi Banten menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada negara.

Zulkarnain menyebutkan, modus pertama yang dilakukan dalam kasus korupsi alat kesehatan (alkes) di Banten ini adalah dengan penggelembungan harga perkiraan sementara (HPS).

"Barang yang diadakan itu, harganya jauh dari yang seharusnya," ucap Zulkarnain di Kompleks Parlemen, Selasa (17/12/2013).

Selain itu, dia memaparkan bahwa proses pengadaan juga tidak dilakukan sesuai prosedur. Zulkarnain tidak menyebutkan detail pelanggaran apa lagi yang terjadi dalam pengadaan ini. Dia justru melanjutkan modus ketiga, praktik korupsi dalam kasus alkes di Banten adalah terkait pengguna anggaran.

Di provinsi, untuk pengadaan alkes, pengguna anggaran seharusnya kepala dinas kesehatan. Namun, Atut justru mendelegasikannya ke jajaran di bawah kepala dinas.

"Sistem yang tidak dilaksanakan ini, akibatnya terjadi kerugian negara yang sedemikian, dan diketahui juga uang ini kelihatannya mengalir," ucap Zulkarnain.

Saat ditanyakan soal aliran dana yang diterima Atut, Zulkarnain membenarkan. Menurutnya, aliran dana itu adalah timbal balik yang diterima Atut dari proses pengadaan yang tak sesuai prosedur itu.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dalam dua perkara sekaligus, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di puskesmas Kota Tangerang Selatan, Banten, tahun anggaran 2012, dan kasus suap sengketa Pilkada Lebak.

Pada kasus Pilkada Lebak, adik Atut, Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan, telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dulu. Wawan adalah suami dari Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany. Wawan juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alkes di Tangerang Selatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X