Kompas.com - 17/12/2013, 15:47 WIB
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus korupsi yang menimpa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dinilai sebagai dampak dari adanya politik dinasti di wilayah itu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dinasti ini hingga tuntas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari hegemoni.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12/2013). "Kalau memang permasalahannya adalah politik dinasti, KPK jangan tanggung-tanggung, sekalian saja. Saya kira KPK perlu diapresiasi," ujar Hidayat.

Mantan Ketua MPR ini berharap penegakan hukum yang dilakukan KPK di Banten kali ini bisa memperbaiki sistem pemerintahan yang dimonopoli oleh keluarga Atut. Menurut Hidayat, hegemoni kekuasaan di Banten berimplikasi pada kongkalikong proyek-proyek pemerintahan.

"Terjadinya kasus di Banten ini pastinya akan sangat berpengaruh pada keluarganya (Atut)," ucap Hidayat.

Selain memperbaiki kembali sistem politik di Banten yang dikuasai dinasti Atut, Hidayat juga berharap masyarakat belajar dari kasus Atut. Hidayat menuding kekuasaan yang diraih berasal dari politik uang akan menghasilkan pemilih yang korup.

"Maka dari itu, masyarakat juga belajar jangan mau memilih pemimpin yang bermain uang karena ini seperti lingkaran setan, karena ujung-ujungnya kasus seperti ini," imbuh Hidayat.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka dalam dua perkara sekaligus, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di puskesmas Kota Tangerang Selatan, Banten, tahun anggaran 2012 dan kasus suap sengketa Pilkada Lebak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada dua kasus itu, adik Atut, Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan, telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dulu. Wawan adalah suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Meski sudah menjadi tersangka, KPK belum akan menahan Ratu Atut.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.