Kompas.com - 17/12/2013, 15:47 WIB
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus korupsi yang menimpa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dinilai sebagai dampak dari adanya politik dinasti di wilayah itu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dinasti ini hingga tuntas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari hegemoni.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12/2013). "Kalau memang permasalahannya adalah politik dinasti, KPK jangan tanggung-tanggung, sekalian saja. Saya kira KPK perlu diapresiasi," ujar Hidayat.

Mantan Ketua MPR ini berharap penegakan hukum yang dilakukan KPK di Banten kali ini bisa memperbaiki sistem pemerintahan yang dimonopoli oleh keluarga Atut. Menurut Hidayat, hegemoni kekuasaan di Banten berimplikasi pada kongkalikong proyek-proyek pemerintahan.

"Terjadinya kasus di Banten ini pastinya akan sangat berpengaruh pada keluarganya (Atut)," ucap Hidayat.

Selain memperbaiki kembali sistem politik di Banten yang dikuasai dinasti Atut, Hidayat juga berharap masyarakat belajar dari kasus Atut. Hidayat menuding kekuasaan yang diraih berasal dari politik uang akan menghasilkan pemilih yang korup.

"Maka dari itu, masyarakat juga belajar jangan mau memilih pemimpin yang bermain uang karena ini seperti lingkaran setan, karena ujung-ujungnya kasus seperti ini," imbuh Hidayat.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka dalam dua perkara sekaligus, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di puskesmas Kota Tangerang Selatan, Banten, tahun anggaran 2012 dan kasus suap sengketa Pilkada Lebak.

Pada dua kasus itu, adik Atut, Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan, telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dulu. Wawan adalah suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Meski sudah menjadi tersangka, KPK belum akan menahan Ratu Atut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X