Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atut Terjerat Kasus Alkes Banten atau Pilkada Lebak?

Kompas.com - 17/12/2013, 11:49 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Meski pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah membenarkan penetapan tersangka Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai kasus yang menjerat politikus wanita Partai Golkar tersebut. Pimpinan KPK akan menggelar jumpa pers mengenai status Atut ini pada Selasa (17/12/2013) sekitar pukul 15.00 WIB.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengisyarakatkan kalau Atut terjerat kasus yang berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan.

“Pokoknya berkaitan dengan alkes,” kata Bambang, di Balai Kartini, Jakarta, pagi tadi.

KPK memang mengusut pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Terkait penyelidikan alkes Banten ini, Atut sudah dimintai keterangannya. Namun, Atut tidak menjawab pertanyaan wartawan seusai dimintai keterangan beberapa waktu lalu.

KOMPAS Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah beserta kerabatnya menguasai 175 proyek di Provinsi Banten dalam rentang waktu 2011-2013 dengan total nilai Rp 1,148 triliun.
Dari penelusuran Kompas, Atut diduga mendapatkan bagian fee atas pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Jumlah bagian fee yang diperoleh Atut masih dalam penghitungan KPK.

Pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten diduga memang dikendalikan oleh keluarga Atut. Adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Wawan adalah suami dari Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany. 

Kasus Pilkada Lebak

Sumber internal KPK lainnya menyebutkan, Atut ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten, yang ditangani Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus sengketa Pilkada Lebak, KPK juga menetapkan Wawan sebagai tersangka. Dia diduga menyuap mantan Ketua MK, Akil Mochtar, melalui pengacara Susi Tur Andayani.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah dua kali memeriksa Atut sebagai saksi. Atut juga dicegah bepergian ke luar negeri terkait dengan penyidikan kasus Pilkada Lebak ini.

KPK menduga perintah penyuapan oleh Wawan datang dari Atut. Wawan adalah tim sukses pasangan calon bupati Lebak yang diusung Partai Golkar, yakni Amir Hamzah dan Kasmin bin Saelan. Diduga, Wawan hendak menyuap Akil melalui Susi terkait gugatan hasil Pilkada Lebak yang diajukan Amir dan Kasmin ke MK.

Pilkada Lebak dimenangi oleh pasangan Iti Octavia dan Ade Sumardi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. KPK bahkan memiliki rekaman pembicaraan antara Atut dan Akil.

Selain itu, Atut diketahui berakhir pekan di Singapura bersama Akil dan Wawan pada Sabtu (21/9/2013). Wawan juga mengakui pernah menemani Atut bertemu Akil di Singapura.

Pengacara Wawan, Pia Akbar Nasution, mengatakan bahwa dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan terkait perkara. Wawan dan Atut hanya berkonsultasi mengenai pilkada secara umum.

Pengacara membantah

Pengacara Atut, Tubagus Sukatma, membantah kliennya terlibat pengadaan alkes Banten maupun Pilkada Lebak. Untuk kasus Banten, Sukatma membantah ada fee proyek alkes yang diterima Atut.

“Enggak ada, berkaitan dengan fee atau apa itu, enggak ada sama sekali,” ujarnya.

Bantahan juga disampaikan terkait kasus Pilkada Lebak. Menurutnya, tidak ada arahan dari Atut untuk memberikan uang kepada Akil.

“Beliau tidak ada memberikan arahan maupun instruksi untuk memberikan sesuatu kepada Akil. Itu sudah dinyatakan oleh pihak saya, Pak Wawan, jadi sama sekali tidak ada,” kata Sukatma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com