Kompas.com - 16/12/2013, 23:15 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com —Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Noer Mohammad Iskandar menyesalkan komentar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menganggap kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak penting dan mendukung penghapusannya.

"Saya menyesalkan ucapan tersebut bisa terlontar dari seorang pejabat karena undang-undang kita telah menetapkan bahwa agama bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini," kata Noer dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2013).

Noer mempertanyakan kualitas seseorang sebagai pejabat pemerintahan yang masih bisa mempermasalahkan keberadaan kolom agama di dalam KTP. "Itu kan sesuai amanat UU, maka alangkah bodohnya kalau ada pejabat yang tidak mau kolom agama dicantumkan dalam KTP."

Pejabat pemerintah, kata Noer, harus berhati-hati ketika mengeluarkan sebuah pernyataan. Dia pun mengimbau umat Islam untuk waspada terhadap upaya-upaya yang punya indikasi bertujuan mengubah Indonesia menjadi negara liberal dan lepas dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila.

Menurut Noer, keberadaan Pancasila harus ditanamkan, antara lain dengan tak menghapus kolom agama dalam KTP itu. "Pancasila sebagai falsafah bangsa harus terus ditanamkan ke dalam masyarakat dan itu sudah final. Jangan sampai ada upaya menggantinya," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok itu menilai keberadaan kolom agama di dalam KTP tidak terlalu penting dan tidak memberi manfaat bagi orang lain. "Kalau menurut saya pribadi, saya tidak suka ada itu (pencantuman kolom agama di dalam KTP-red). Untuk apa mencantumkan agama Anda di KTP?"

Basuki juga mengatakan bahwa hanya UU di Indonesia yang mengatur soal pencantuman agama dalam KTP. Menurut dia, pencantuman kolom agama di KTP juga tak menentukan kualitas keimanan seorang warga negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber ANT
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.