Kompas.com - 16/12/2013, 18:31 WIB
Pegawai Mahkamah Agung Djodi Supratman membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/12/2013). Djodi dituntut 3 tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan suap dari pengacara Mario Cornelio Bernardo. KOMPAS.com/Dian MaharaniPegawai Mahkamah Agung Djodi Supratman membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/12/2013). Djodi dituntut 3 tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan suap dari pengacara Mario Cornelio Bernardo.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA) (nonaktif), Djodi Supratman, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan penjara atas kasus penerimaan suap dari pengacara bernama Mario Cornelio Bernardo. Djodi dinilai terbukti menerima uang Rp 150 juta dari Mario melalui Deden untuk pengurusan kasasi kasus penipuan Hutomo Wijaya Ongowarsito.

"Menyatakan Djodi terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Antonius Widjijantono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (16/12/2013).

Hal yang memberatkan putusan, yaitu perbuatan Djodi bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi dan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat pada institusi MA. Sementara itu, hal yang meringankan adalah Djodi berlaku sopan dan kooperatif selama di persidangan. Djodi juga masih memiliki tanggungan keluarga.

Hakim menjelaskan, mulanya ada permintaan tolong dari Mario kepada Djodi untuk membantu mengurus kasasi kasus Hutomo di MA. Mario ingin agar hakim dapat memutus kasasi Hutomo sesuai memori kasasi jaksa penuntut umum, yaitu menghukum dan memenjarakan Hutomo.

Hal itu berdasarkan permintaan klien Mario yang pernah melaporkan Hutomo atas kasus penipuan. Mario kemudian menyatakan akan memberikan Rp 150 juta kepada Djodi. Setelah itu, Djodi menyampaikan hal itu kepada staf Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh, yakni Suprapto.

"Untuk merealiasasikannya, terdakwa (Djodi) menghubungi Suprapto, yaitu teman satu angkatan saat menjadi security di MA. Sebab, melalui website, diketahui hakim yang menangani kasasi Hutomo salah satunya Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh. Suprapto diketahui staf kepaniteraan Hakim Agung Andi Abu Ayyub dan dekat dengan Andi Abu Ayyub," kata Hakim Hendra Yosfin.

Setelah itu, Suprapto mengatakan bisa memenuhi permintaan Djodi sebesar Rp 150 juta yang kemudian menjadi Rp 300 juta. Djodi sendiri tidak mengetahui apakah Suprapto telah menyampaikan permintaan Mario kepada Hakim Agung Abu Ayyub. Kemudian, permintaan itu disanggupi oleh Mario yang akan memberikannya secara bertahap.

Pada 8 Juli 2013, uang sebesar Rp 50 juta diserahkan kepada Djodi melalui Deden. Penyerahan kedua, 24 Juli 2013, sebesar Rp 50 juta melalui Deden yang diambil di kantor hukum Hotma Sitompoel and Associates. Ketiga, pada 25 Juli, dengan uang kembali diambil di kantor Mario.

Seusai Djodi mengambil uang untuk kali ketiga, dia ditangkap oleh KPK dalam perjalanan pulang ke Gedung MA. Djodi belum sempat memberikan uang itu kepada Suprapto. Djodi dinilai terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, Djodi dituntut tiga tahun penjara. Atas vonis tersebut, Djodi dan jaksa menyatakan masih pikir-pikir untuk banding.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.