Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tak Akan Hadiri Pelantikan Wali Nangroe Aceh

Kompas.com - 16/12/2013, 10:27 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap melarang pelantikan Wali Nangroe Aceh. Pemerintah pun menolak menghadiri pelantikan lembaga itu yang rencananya diselenggarakan pada hari ini, Senin (16/12/2013).

"Pemerintah melarang (pelantikan Wali Nangroe). Pemerintah belum mengizinkan pelantikan dan tidak akan menghadiri," ujar Kepala Biro Hukum Kemendagri Zudan Arif Fakhkrullah, di Jakarta, Senin.

Zudan mengatakan, Kemendagri menerima undangan dari DPR Aceh untuk ikut menghadiri pelantikan Wali Nangroe di Kantor DPR Aceh. Namun, pihak Kemendagri belum mendapatkan hasil perbaikan atas klarifikasi yang diberikannya atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nangroe, pemerintah pusat masih tetap pada sikapnya.

"Kami belum dapat hasil penyelesaian dari klarifikasi yang diberi Mendagri," ujar Zudan.

Ia mengatakan, jika Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA bersikeras melantik Wali Nangroe, lembaga itu berdiri tanpa dasar hukum yang sah. Dia meminta pihak Aceh mengevaluasi terlebih dulu Qanun Wali Nangroe agar ke depan tidak muncul masalah. Zudan mengungkapkan, tidak akan ada biaya operasional Wali Nangroe. Pasalnya, pemerintah pusat tidak akan menyetujui pembiayaan lembaga itu pada APBD Aceh 2014 mendatang.

"Untuk apa dilantik, bentuk kendaraan hukumnya belum jelas. Klarifikasi kami itu, betulkan dulu, supaya tidak menimbulkan masalah," kata Zudan.

Soal klaim DPRA yang mengatakan sudah merevisi qanun sesuai klarifikasi Kemendagri, Zudan mempertanyakannya. "Mana hasilnya? Dari 21 poin klarifikasi yang diberi Kemendagri, berapa yang dipenuhi?" ujar dia.

Sebelumnya, Zudan Arif Fakhkrullah memerintahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk melaksanakan klarifikasi Mendagri terkait Qanun Wali Nanggroe. Karena tidak sah, kata Zudan, biaya operasional Wali Nangroe pun tidak dapat diberikan. Ia mengatakan, jika Pemprov Aceh bersikeras mengalokasikan anggaran operasional Wali Nangroe dalam APBD 2014-nya, maka pihaknya tidak akan segan-segan mencoretnya.

"Jika masih dimunculkan anggarannya dalam APBD Provinsi Aceh, maka anggaran tersebut akan dicoret oleh Kemendagri," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com