Kompas.com - 16/12/2013, 08:40 WIB
Jajak pendapat triwulanan yang diselenggarakan sejak awal pemerintahan periode kedua SBY (Januari 2010 sampai Oktober 2013) merekam, persepsi positif publik tak pernah beranjak dari angka maksimal 20 hingga 30 persen. KOMPASJajak pendapat triwulanan yang diselenggarakan sejak awal pemerintahan periode kedua SBY (Januari 2010 sampai Oktober 2013) merekam, persepsi positif publik tak pernah beranjak dari angka maksimal 20 hingga 30 persen.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - PEMERIKSAAN sejumlah menteri dalam kasus dugaan korupsi membangkitkan pertanyaan publik tentang kredibilitas menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Isu miring yang menimpa sejumlah menteri ditambah minimnya prestasi menonjol membuat wajah kabinet tak kunjung membaik di mata publik.

Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali merombak anggota kabinet sejak Oktober 2011, bahkan menambah struktur wakil menteri (wamen), tampaknya belum membawa perubahan berarti.

Hingga jelang pergantian tahun 2013, kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet tetap bergeming. Alih-alih membaik, yang terjadi justru sebaliknya, yakni terjadi penurunan tingkat kepuasan publik.

Jajak pendapat triwulanan yang diselenggarakan sejak awal pemerintahan periode kedua SBY (Januari 2010 sampai Oktober 2013) merekam, persepsi positif publik tak pernah beranjak dari angka maksimal 20 hingga 30 persen.

Bahkan, dari tahun 2010 hingga 2013, setiap tahun terjadi penurunan gradual dari rata-rata 27,2 persen pada 2010, menurun curam hingga rata-rata sekitar 20,8 persen pada 2011 hingga 2013.

Jika ditelusuri lebih jauh, penurunan kepuasan publik tampaknya sangat terkait dengan terjadinya kasus-kasus hukum. Sebanyak 83,1 persen responden menyatakan tidak puas dalam hal penegakan hukum.

Sebaliknya, yang merasa puas justru semakin turun. Kepuasan responden pada Oktober 2013 hanya mencapai 15,3 persen, turun dari 20,9 persen dibandingkan jajak Juli 2013.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Persoalan selain hukum yang cukup besar disorot adalah problem ekonomi, yakni terkait dengan mahalnya harga kebutuhan hidup sehari-hari.

Persoalan lain adalah terpaan sejumlah isu moral yang melibatkan individu menteri yang bisa memengaruhi penilaian publik dan aspek keseluruhan sistem pemerintahan yang melingkupi menteri.

Sebagaimana diketahui, sistem pemerintahan saat ini sangat terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dua bidang yang langsung bersentuhan dan dirasakan masyarakat manfaatnya.

Dibandingkan citra pemerintahan SBY secara keseluruhan pun, kinerja para menteri masih berada di bawahnya, terpaut hampir 1,5 kali angka kepuasan pada pemerintahan SBY.

Jika dirunut pada periode pertama kepemimpinan SBY (2004-2009), pola apresiasi yang sama terlihat. Namun, berbeda dengan periode kedua ini, akhir periode pertama pemerintahan SBY (tahun 2009), ada rebound apresiasi publik yang
signifikan kepada menteri, yaitu mencapai hingga 38 persen responden.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.