Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Bantah Manfaatkan Rhoma Irama

Kompas.com - 14/12/2013, 15:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar membantah bahwa pihaknya hanya memanfaatkan popularitas Raja Dangdut Rhoma Irama dengan mengusungnya sebagai calon presiden 2014. Menurutnya, Rhoma memang layak menjadi pemimpin selanjutnya.

"Tidak ada istilah pemanfaatan, yang ada berjuang bersama," kata Muhaimin saat meresmikan Posko Rhoma Irama for Republik Indonesia (Riforri) di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Sabtu (14/12/2013).

Hal itu dikatakan Muhaimin ketika dimintai tanggapan penilaian berbagai pihak bahwa PKB hanya memanfaatkan Rhoma untuk meningkatkan elektabilitas PKB menjelang Pileg 2014. Nantinya, PKB diprediksi bakal mendukung tokoh lain yang lebih layak.

Muhaimin atau akrab disapa Cak Imin mengatakan, pihaknya ingin mengusung Rhoma sebagai capres lantaran yang bersangkutan tidak ambisius menjadi presiden. Lagu-lagu yang diciptakan selama ini, kata dia, mencerdaskan masyarakat.

"Yang dicari PKB yang begitu, yang tidak punya ambisi, tidak punya keinginan menjadi presiden. Insya Allah kalau di tangan orang yang tidak punya ambisi akan ada kebaikan dan kemaslahatan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.

Ketika disinggung adanya tokoh lain yang didukung kader PKB di daerah, yakni Mahfud MD dan Jusuf Kalla, menurut Cak Imin, pihaknya tetap memberi ruang kepada tokoh lain. Hanya, lanjutnya, Rhoma lebih dulu masuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com