Arbi Sanit: Rhoma Itu Pemimpin Dangdut, Bukan Pemimpin Politik

Kompas.com - 14/12/2013, 15:31 WIB
Arbi Sanit saat memberi keterangan dalam sidang uji materiil UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (9/9/2009). Lima anggota DPD yang mengajukan permohonan ini spesifik ingin menguji pasal 14 ayat 1 tentang pemilihan pimpinan MPR.  Kompas/Totok WijayantoArbi Sanit saat memberi keterangan dalam sidang uji materiil UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (9/9/2009). Lima anggota DPD yang mengajukan permohonan ini spesifik ingin menguji pasal 14 ayat 1 tentang pemilihan pimpinan MPR.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, peluang Rhoma Irama pada Pemilihan Presiden 2014 sangat kecil. Menurutnya, popularitas Rhoma hanya sebagai penyanyi dangdut, bukan politisi. Menurut Arbi, rendahnya elektabilitas dan popularitas Rhoma sebagai calon presiden tergambar dari hasil sejumlah lembaga survei.  

"Apa alasannya orang milih dia (Rhoma) kecuali dia artis. Orang-orang itu saja yang milih dia. Ya pasti enggak akan menang," kata Arbi, saat dijumpai di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/12/2013).

Dalam dunia musik, kata Arbi, Rhoma bisa saja mengklaim diri sebagai raja dangdut. Namun, di dunia politik, menurutnya, Rhoma hanya beruntung karena memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh atau pimpinan partai sehingga dapat berinteraksi dengan masyarakat pada skala yang lebih besar.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Rhoma Irama
"Pemimpin dangdut bukan pemimpin politik. Dia (Rhoma) tidak mampu mengurusi negara," kata Arbi.

Seperti diketahui, Rhoma berkeinginan maju sebagai calon presiden. Ia pun tak main-main. Pada Sabtu (14/12/2013) ini, Rhoma meresmikan Posko Rhoma Irama for Republik Indonesia (Riforri) di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Peresmian itu dihadiri Ketua Umum DPP PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri PDT Helmy Faizal, ratusan orang dari kalangan ulama, kader PKB, dan Komunitas Fans Rhoma dan Soneta (Forsa).

Dalam pidatonya, Rhoma bercerita bagaimana ia bisa maju sebagai capres. Menurutnya, ia sudah diminta menjadi capres sebelum Pemilu 2004, dan "dilamar" sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2009. Namun, Rhoma mengaku menolak semua tawaran itu karena belum berkeinginan maju ke panggung politik nasional. 

Kemudian, kata Rhoma, ia kembali diminta menjadi capres tahun 2011 oleh sekelompok orang yang menamakan diri Tim 9. Kali ini, tanpa diberi waktu berpikir, Rhoma dipaksa untuk menerima.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rhoma menjelaskan, ia mau maju dalam pemilihan presiden karena menilai, kondisi Indonesia semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Indikatornya, kata dia, setiap hari ada berita konflik horizontal, saling hujat antar-elite, kriminalitas, serta korupsi. Setelah mendeklarasikan diri sebagai capres, lanjutnya, dukungan dari berbagai kalangan semakin bertambah. Akhirnya, kata dia, Muhaimin mendatanginya pada 2 Maret 2013. Muhaimin menyatakan PKB akan mendukung jika Rhoma ingin maju sebagai bakal calon presiden.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Nasional
Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Nasional
Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Nasional
TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

Nasional
Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Nasional
Periksa Catatan Keuangan, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

Periksa Catatan Keuangan, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

Nasional
Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Nasional
Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.