Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tunggu Rekomendasi Bawaslu soal Caleg Ganda PKPI

Kompas.com - 14/12/2013, 06:51 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hampir empat bulan setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2014, ternyata masih ditemukan pencalonan ganda. Toni Arif Setiawan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tercatat dalam DCT untuk DPR dan DPRD Jawa Timur. Pencoretan dari DCT menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu.

"Secara normatif kalau sudah ditetapkan sebagai DCT, ketahuan ganda, harus dicoret dua-duanya," kata anggota KPU, Arief Budiman, di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Jakarta, Jumat (13/12/2013).

Namun, ujar Arief, pencoretan itu tak dapat serta-merta dilakukan KPU. "Tapi kan ada hal lain juga. Katanya dia sudah mengundurkan diri dari caleg DPR. Pengunduran dirinya katanya sudah disampaikan ke partainya," lanjut Arief.

Oleh karenanya, kata Arief, KPU menunggu terlebih dahulu kajian dan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait persoalan ini. Dia memastikan bahwa pencoretan akan dilakukan, tetapi belum dapat memastikan apakah untuk salah satu DCT atau kedua DCT sekaligus. "Kita tunggu (rekomendasi Bawaslu)," kata mantan anggota KPU Jawa Timur itu.

Toni Arif Setiawan tercatat dalam DCT DPRD Provinsi Jawa Timur di Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Dapil Jatim I) dengan nama Toni Arif Setiawan, SE. Adapun di DCT DPR, dia tercatat di Dapil Jatim VIII dengan nama Toni Arif Setiawan. "Ya, mungkin kami tidak cermat sampai dia tercatat dua kali," ujar Arief, Selasa (10/12/2013).

Sementara itu, Hadar Nafis Gumay, anggota KPU lainnya, membantah bahwa KPU kecolongan dalam kasus ini. "Bukan (KPU) kecolongan juga. Partai juga nyolong. Memang terlewat, ya," kata dia.

Setelah ditelusuri, menurut Hadar, Toni Arif memang telah tercatat secara ganda di daftar calon sementara (DCS). Dia mengakui bahwa KPU punya kelemahan karena tidak menganalisis seluruh daftar caleg. Hadar mengakui pula bahwa format dokumen caleg belum seragam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com