Kompas.com - 14/12/2013, 06:51 WIB
Petugas Komisi Pemilihan Umum menerima daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif dari partai politik di Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2013). Hari terakhir penyerahan DCS, delapan partai politik menyerahkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada KPU untuk diverifikasi .

KOMPAS/LUCKY PRANSISKAPetugas Komisi Pemilihan Umum menerima daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif dari partai politik di Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2013). Hari terakhir penyerahan DCS, delapan partai politik menyerahkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada KPU untuk diverifikasi .
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Hampir empat bulan setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2014, ternyata masih ditemukan pencalonan ganda. Toni Arif Setiawan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tercatat dalam DCT untuk DPR dan DPRD Jawa Timur. Pencoretan dari DCT menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu.

"Secara normatif kalau sudah ditetapkan sebagai DCT, ketahuan ganda, harus dicoret dua-duanya," kata anggota KPU, Arief Budiman, di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Jakarta, Jumat (13/12/2013).

Namun, ujar Arief, pencoretan itu tak dapat serta-merta dilakukan KPU. "Tapi kan ada hal lain juga. Katanya dia sudah mengundurkan diri dari caleg DPR. Pengunduran dirinya katanya sudah disampaikan ke partainya," lanjut Arief.

Oleh karenanya, kata Arief, KPU menunggu terlebih dahulu kajian dan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait persoalan ini. Dia memastikan bahwa pencoretan akan dilakukan, tetapi belum dapat memastikan apakah untuk salah satu DCT atau kedua DCT sekaligus. "Kita tunggu (rekomendasi Bawaslu)," kata mantan anggota KPU Jawa Timur itu.

Toni Arif Setiawan tercatat dalam DCT DPRD Provinsi Jawa Timur di Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Dapil Jatim I) dengan nama Toni Arif Setiawan, SE. Adapun di DCT DPR, dia tercatat di Dapil Jatim VIII dengan nama Toni Arif Setiawan. "Ya, mungkin kami tidak cermat sampai dia tercatat dua kali," ujar Arief, Selasa (10/12/2013).

Sementara itu, Hadar Nafis Gumay, anggota KPU lainnya, membantah bahwa KPU kecolongan dalam kasus ini. "Bukan (KPU) kecolongan juga. Partai juga nyolong. Memang terlewat, ya," kata dia.

Setelah ditelusuri, menurut Hadar, Toni Arif memang telah tercatat secara ganda di daftar calon sementara (DCS). Dia mengakui bahwa KPU punya kelemahan karena tidak menganalisis seluruh daftar caleg. Hadar mengakui pula bahwa format dokumen caleg belum seragam.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Nasional
UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Nasional
UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.