Kompas.com - 12/12/2013, 17:09 WIB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi KOMPAS.COM/Sandro GatraDirektur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai politik mesti lebih mendekatakan diri dengan masyarakat menjelang pemilu 2014. Pasalnya, tingkat kedekatan pemilih terhadap parpol dinilai sudah membahayakan.

Hal itu terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang juga dijadikan bahan disertasi Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi.

Hasil survei menunjukkan, hanya 14,3 persen responden yang mengaku dekat dengan salah satu parpol. Sebaliknya, sebanyak 85,5 persen responden mengaku tidak dekat dengan parpol manapun dan 0,2 persen tidak menjawab.

"Ini bahaya karena hampir 90 persen yang swing voters," kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Survei itu dilakukan dengan mewawancarai 1.200 responden selama 22-26 Maret 2013. Margin of error hasil survei itu plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari 14,3 persen responden yang mengaku dekat dengan parpol, dirinci lagi seberapa dekat mereka. Sebanyak 26 persen mengaku sangat dekat, 51 persen cukup dekat, 19 persen sedikit dekat dan 4 persen tidak menjawab.

Burhanuddin mengatakan, angka kedekatan publik terhadap parpol itu terus merosot dari waktu ke waktu. Ia mengutip hasil survei Lembaga Survei Indonesia dan SMRC bahwa kedekatan publik dengan parpol di Mei 2011 masih di angka 21 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Burhanuddin menambahkan, tidak dekatnya publik terhadap parpol berdampak kepada politik berbiaya mahal. Hal itu terlihat dari hasil survei bahwa mereka yang sangat dekat dengan parpol lebih banyak menolak pemberian uang/barang, yakni di angka 69 persen. Sebanyak 31 persen tetap menerima pemberian meski sangat dekat dengan salah satu parpol.

"Itu yang menyebabkan biaya politik mahal. Mereka membangun hubungan dengan partai dan politis hanya jangka pendek saja, cenderung transaksional. Kalau parpol semakin dekat dengan pemilih, maka biaya politik akan murah," kata Burhanuddin.

Melihat fakta itu, Burhanuddin menilai parpol berkontribusi kepada fenomena maraknya politik uang. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan angka kedekatan publik terhadap parpol bakal terus merosot dan politik uang semakin tinggi mendekati pemilu 2014.

Jika itu terjadi, tambahnya, kualitas wakil rakyat periode mendatang akan semakin buruk. Caleg tanpa kompetensi bisa terpilih asalkan memiliki modal besar.

"Jika parpol tidak berbenah, maka pemilik makin menjauhi parpol dan biaya politik makin mahal. Pemilih cenderung memakai pendekatan transaksional dengan parpol," pungkas Burhanuddin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Nasional
Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.