Jimly: Kepala Daerah Satu Periode Saja

Kompas.com - 12/12/2013, 16:40 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie (kanan) memimpin sidang dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Komisioner Komisi Pemilihan Umum di gedung DKPP, Jakarta, Jumat (22/3/2013). DKPP menerima tujuh laporan dugaan pelanggaran etik oleh komisioner KPU dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat termasuk dari Badan Pengawas Pemilu. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie (kanan) memimpin sidang dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Komisioner Komisi Pemilihan Umum di gedung DKPP, Jakarta, Jumat (22/3/2013). DKPP menerima tujuh laporan dugaan pelanggaran etik oleh komisioner KPU dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat termasuk dari Badan Pengawas Pemilu. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidique mengusulkan agar masa jabatan kepala daerah dibuat satu periode saja. Ia merasa usulan itu akan membawa hal positif dan mengikis celah untuk melakukan tindak pidana korupsi dan pelanggaran dalam pemilu kepala daerah.

Jimly menjelaskan, usul itu berdasarkan pengalamannya selama memimpin DKPP. Ia mengatakan, banyak kepala daerah yang maju kembali dalam pemilihan berikutnya (incumbent atau calon petahana) dengan menghalalkan semua cara.

"Kepala daerah satu periode saja, boleh diperpanjang jadi enam tahun, tapi tetap satu periode saja. Incumbent itu sangat berbahaya," kata Jimly di Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Selama 1,5 tahun berdiri, kata Jimly, DKPP telah memecat sebanyak 114 komisioner Komisi Pemilihan Umum. Semua komisioner KPU yang dipecat itu terlibat masalah dalam pemilu kepala daerah, khususnya yang di dalamnya terdapat calon petahana.

Ia menegaskan, calon petahana sebaiknya tidak lagi dibolehkan maju dalam pemilu kepala daerah. Aturan itu ia harap dapat dibuat, setidaknya sampai para politisi mampu berkompetisi secara sehat dan bermartabat. "Sebaiknya, tidak ada incumbent karena karakter politiknya belum sehat. Bicara antikorupsi, tapi hanya pidatonya saja, masyarakat jangan mudah tertipu," pungkasnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X