Survei: Tinggi, Angka Toleran Publik terhadap Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap toleran publik terhadap politik uang dalam pemilu dinilai sudah pada level mengancam demokrasi Indonesia. Tingginya angka toleransi terhadap politik uang terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Sebanyak 41,5 persen responden menilai politik uang sebagai hal yang wajar. Sebanyak 57,9 persen mengaku tidak bisa menerima politik uang, dan 0,5 persen tidak menjawab.

"Cukup besar yang menganggap politik uang wajar. Ini lampu kuning bagi demokrasi kita, kok bisa sebesar ini," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan hasil survei, di Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Survei itu dilakukan dengan mengambil populasi di 39 daerah pemilihan (dapil). Tiap dapil diambil 400 responden. Wawancara dilakukan pada September-Oktober 2013. Burhanuddin meyakini bahwa responden yang diambil mewakili seluruh populasi.

Dari 41,5 persen responden yang mengaku bisa menerima politik uang, Indikator lalu menanyakan kepada mereka apakah akan menerima uang atau barang yang diberikan. Hasilnya, sebanyak 55,7 persen mengaku akan menerima, tetapi memilih calon berdasarkan hati nuraninya.

Adapun sebanyak 28,7 persen mengaku akan menerima dan memilih calon yang memberikan uang atau barang. Sebanyak 10,3 persen akan menerima, tetapi memilih calon yang memberi uang lebih baik. Hanya 4,3 persen yang mengaku tidak akan menerima pemberian, dan 1 persen tidak menjawab.

"Jadi masih ada yang ambil duitnya, tapi tidak pilih orang atau partainya. Ibarat penipu kecil yang menipu perampok besar," kata Burhanuddin.

Jika dilihat dari sisi jender, kata Burhanuddin, hasil survei ini ternyata tidak ada hubungannya. Pasalnya, hanya selisih angka tiga persen antara pria dan perempuan yang mengaku menerima politik uang.

Namun, ada hubungannya antara politik uang dan tempat tinggal pemilih. Sebanyak 44 persen responden yang bisa menerima politik uang tinggal di desa dan 39 persen tinggal di kota.

Burhanuddin menambahkan, dari hasil survei terlihat bahwa politik uang juga berhubungan erat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan. Semakin tinggi pendidikan dan semakin besar pendapatan pemilih, semakin rendah toleransinya terhadap politik uang.