KPI: Bakal Capres Sering "Nongol" di Televisi, Publik Bakal Bosan

Kompas.com - 12/12/2013, 10:43 WIB
Prabowo Subianto (kiri), Aburizal BAkrie (tengah), dan Wiranto (kanan) DHONI SETIAWAN/RODERICK ADRIAN MOZES/LUCKY PRANSISKAPrabowo Subianto (kiri), Aburizal BAkrie (tengah), dan Wiranto (kanan)
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia mengingatkan bakal calon presiden (capres) yang sering muncul di stasiun televisi dan stasiun televisi yang bersangkutan. Alih-alih meraih simpati publik, terlalu sering nongol dalam tayangan televisi justru membuat publik bosan dan antipati.

"Kalau stasiun televisi menayangkan seorang tokoh secara terus-menerus, media akan mengalami distrust dan pengurangan pasar. Publik akan bosan dengan media itu. Yang rugi itu ya tokohnya sendiri. Kalau pemilik stasiun televisi keseringan tampil, saya menduga yang timbul justru antipati," ujar Komisioner KPI Iddy Muzzayad saat dihubungi, Kamis (12/12/13).

Dia mengingatkan kepada pemilik stasiun televisi, yang juga menjabat petinggi partai politik (parpol), bahwa saat ini publik sudah cerdas mencerna informasi yang dipaparkan media. Iddy mengatakan, frekuensi siaran televisi yang digunakan untuk menayangkan tokoh tertentu bukan milik pemilik stasiun televisi.

"Frekuensi itu milik masyarakat, bukan milik pemilik televisi," lanjutnya.

Beberapa petinggi parpol peserta pemilu kerap tampil di stasiun televisi miliknya. Selain mengklaim dirinya sebagai calon presiden, penampilannya di televisi juga mengampanyekan partainya. Sebut saja di antaranya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, serta Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilunya, Hary Tanoesoedibjo.

Sebelumnya, KPI telah menegur dan memperingatkan enam stasiun televisi yang dinilai tidak proporsional dalam menyiarkan politik terkait Pemilu 2014. Enam lembaga penyiaran itu terdiri dari RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV.

"Enam lembaga penyiaran itu kami nilai tidak proporsional dalam penyiaran politik, termasuk di dalamnya terdapat iklan politik yang menurut KPI mengandung unsur kampanye," kata Ketua KPI Judhariksawan, di Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Enam stasiun televisi tersebut dinilai melanggar berdasarkan pengamatan melalui tiga aspek, yakni dari unsur pemberitaan, penyiaran, dan iklan politik. Dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2014, KPI pada 30 September 2013 telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh lembaga penyiaran.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X