KPI: Bakal Capres Sering "Nongol" di Televisi, Publik Bakal Bosan

Kompas.com - 12/12/2013, 10:43 WIB
Prabowo Subianto (kiri), Aburizal BAkrie (tengah), dan Wiranto (kanan) DHONI SETIAWAN/RODERICK ADRIAN MOZES/LUCKY PRANSISKAPrabowo Subianto (kiri), Aburizal BAkrie (tengah), dan Wiranto (kanan)
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia mengingatkan bakal calon presiden (capres) yang sering muncul di stasiun televisi dan stasiun televisi yang bersangkutan. Alih-alih meraih simpati publik, terlalu sering nongol dalam tayangan televisi justru membuat publik bosan dan antipati.

"Kalau stasiun televisi menayangkan seorang tokoh secara terus-menerus, media akan mengalami distrust dan pengurangan pasar. Publik akan bosan dengan media itu. Yang rugi itu ya tokohnya sendiri. Kalau pemilik stasiun televisi keseringan tampil, saya menduga yang timbul justru antipati," ujar Komisioner KPI Iddy Muzzayad saat dihubungi, Kamis (12/12/13).

Dia mengingatkan kepada pemilik stasiun televisi, yang juga menjabat petinggi partai politik (parpol), bahwa saat ini publik sudah cerdas mencerna informasi yang dipaparkan media. Iddy mengatakan, frekuensi siaran televisi yang digunakan untuk menayangkan tokoh tertentu bukan milik pemilik stasiun televisi.

"Frekuensi itu milik masyarakat, bukan milik pemilik televisi," lanjutnya.

Beberapa petinggi parpol peserta pemilu kerap tampil di stasiun televisi miliknya. Selain mengklaim dirinya sebagai calon presiden, penampilannya di televisi juga mengampanyekan partainya. Sebut saja di antaranya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, serta Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilunya, Hary Tanoesoedibjo.

Sebelumnya, KPI telah menegur dan memperingatkan enam stasiun televisi yang dinilai tidak proporsional dalam menyiarkan politik terkait Pemilu 2014. Enam lembaga penyiaran itu terdiri dari RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV.

"Enam lembaga penyiaran itu kami nilai tidak proporsional dalam penyiaran politik, termasuk di dalamnya terdapat iklan politik yang menurut KPI mengandung unsur kampanye," kata Ketua KPI Judhariksawan, di Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Enam stasiun televisi tersebut dinilai melanggar berdasarkan pengamatan melalui tiga aspek, yakni dari unsur pemberitaan, penyiaran, dan iklan politik. Dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2014, KPI pada 30 September 2013 telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh lembaga penyiaran.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Nasional
Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Nasional
Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Nasional
Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Nasional
Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X