PPATK Diminta Buka Rekening Presiden dan Keluarganya

"PPATK harus fair dan tidak pilih kasih. Mereka diangkat Presiden, sementara Presiden SBY sekarang juga menjadi Ketum Partai Demokrat. PPATK harus berani membuat pernyataan publik bahwa mereka juga memonitor semua rekening Presiden sebagai Ketum Partai Demokrat dan siap mempertanggungjawabkannya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo di Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Dradjad mengatakan, PPATK juga harus berlaku adil. Tidak hanya Presiden SBY, sebut Dradjad, PPATK juga perlu memonitor rekening milik istri, anak, dan keluarga dari Presiden SBY.

"Jadi, semuanya dimonitor. Karena itu, PPATK jangan pilih kasih. Kita sudah ada pengalaman lembaga yang galak ke pihak lain, tapi "mlekenthuk" (layu) terhadap pihak tertentu. Berani tidak PPATK?" katanya.

Dengan sikap PPATK yang tidak tebang pilih, Dradjad yakin partai-partai politik akan mendukung upaya PPATK membuat pemilu bersih. PPATK, ucap Dradjad, juga tak perlu gembar-gembor di media dan lebih menunjukkan kinerjanya daripada sekadar mencari popularitas.

Sebelumnya, PPATK meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil inisiatif untuk mewajibkan para calon anggota legislatif dan bendahara partai politik untuk menyerahkan rekeningnya. Hal ini perlu dilakukan untuk pengawasan dan pencegahan terjadinya politik uang dalam masa kampanye kali ini. Jika KPU tidak bisa mewajibkan seluruh caleg membuka rekeningnya, Yusuf meminta KPU setidaknya menyerahkan rekening bendahara umum setiap partai politik beserta keluarganya.

"Jadi, kami tidak perlu mengarah ke seluruh bank," imbuhnya.