Hanura: Porsi Wiranto-HT di Televisi Masih Wajar

Kompas.com - 10/12/2013, 11:31 WIB
Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo KOMPAS.COM/Sandro GatraWiranto dan Hary Tanoesoedibjo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin mengatakan, partainya tak merasa sindiran yang dilontarkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengarah kepada pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, Wiranto-Hary Tanoesoedibjo. Melalui akun Twitter-nya, Senin (9/12/2013), Dipo menyindir para calon presiden yang menggunakan stasiun televisi yang dimilikinya untuk kepentingan politik. (Baca: Sindiran Dipo Alam untuk Capres Pemilik Stasiun TV)

Menurut Saleh, porsi tampilnya  Wiranto dan Hary Tanoe masih dalam batas wajar.

"Kami tidak merasa. Mereka masih wajar kok, masih dalam koridor yang ditetapkan," ujar Saleh di Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Saleh mengatakan, pemberitaan Wiranto-Hary Tanoe di MNC Grup, milik Hary, juga dilakukan secara berimbang. Selain itu, menurutnya, Hanura tak pernah dengan sengaja memaksakan porsi partainya lebih besar di MNC Grup.

"Hanura dan MNC adalah dua hal yang berbeda," katanya.

Menurut Saleh, Dipo boleh saja berkomentar soal ketidakadilan pemilik televisi yang masuk dalam dunia politik untuk mendongkrak elektabilitas. Namun, ia menilai, pernyataan Dipo tidak tepat jika dikaitkan dengan sosok Wiranto-Hary Tanoe.

"Enggak tepat, karena Wiranto-HT makin lama makin naik kok elektabilitasnya," kata dia.

Sementara itu, terkait teguran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap sejumlah stasiun televisi termasuk milik MNC Grup, ia mengatakan, Hanura menghormati keputusan KPI. 

Sindiran Dipo Alam

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam kembali mempertanyakan pemberitaan sejumlah stasiun televisi swasta yang dinilainya tak netral. Stasiun-stasiun televisi yang disindir Dipo adalah stasiun yang pemiliknya juga petinggi partai politik dan berencana maju sebagai calon presiden. Sindiran Dipo dituangkan melalui akun Twitter pribadinya, @dipoalam49, Senin (9/12/2013).

Dipo juga menyindir para pemilik stasiun TV yang akan maju sebagai capres, tetapi elektabilitasnya rendah.

"Elektibiltas partai dan pencapresannya kecil, tapi karena punya TV gaung politiknya bak kodok bangkong gelembungkan tenggorokannya, bakal kempes," tulis dia.

Menurutnya, para capres itu memuaskan diri sendiri melalui stasiun televisi yang dimilikinya dan menempatkan pemerintah sebagai pesaingnya. "Beberapa TV dipakai kampanye terselubung pemilik atau partainya. Pemiliknya ditampilkan sebagai pahlawan, yang lain diliput bak black campaign," kata Dipo.

"Ada pimpinan parpol yang punya stasiun TV bawa-bawa kebesaran Bung Karno, bonceng gaya orasinya seperti BK, tapi isi kurang, beritanya besar di TV dia," lanjutnya.

Dipo menyebutkan, seperti diatur dalam UU Penyiaran No 32 tahun 2002, Pasal 36 Ayat 4, mewajibkan isi siaran dijaga netralitasnya, tak boleh mengutamakan kepentingan golongan.

"Itulah (alasan) KPI menegur mereka," ujarnya.

"Pemerintah dikritik sangat boleh, tapi media dan TV kalau dikritik, termasuk ditegur boleh juga kan? Ini negara hukum, ojo dumeh dengan kekuasaan," kata Dipo.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Sembako bagi Warga Miskin Jabodetabek Diantar Tiap Pekan

Jokowi Minta Sembako bagi Warga Miskin Jabodetabek Diantar Tiap Pekan

Nasional
Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Nasional
6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

Nasional
Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Nasional
Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Nasional
Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Nasional
Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Nasional
Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Nasional
UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

Nasional
Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X