Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Direktur PT KAI: Persimpangan Sebidang Harus Hilang!

Kompas.com - 10/12/2013, 01:05 WIB
Dian Fath Risalah El Anshari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tabrakan kereta rel listrik jurusan Tanah Abang-Serpong dan truk tangki pengangkut bahan bakar di Pondok Betung, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2013) siang, semakin menguatkan argumentasi untuk menghilangkan persimpangan sebidang rel dan jalan raya.

"Intinya persimpangan sebidang harus dihilangkan," ujar Direktur Aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro, di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2013) malam. Dia menyayangkan, di Indonesia masih teramat banyak persimpangan rel dan jalan raya yang sebidang.

Di negara maju, tutur Edi, sudah tak ada lagi persimpangan sebidang semacam itu. "Yang ada (persimpangan) ke bawah (underpass) atau ke atas (jembatan layang)," ujar dia. Khusus untuk DKI Jakarta, imbuh Edi, persoalan ini sudah dibahas pula dengan Gubernur DKI Joko Widodo.

Penyebab kecelakaan

Sebelumnya, saat ditanya soal dugaan penyebab kecelakaan, Edi hanya mengatakan, "Kereta api jalan di rel, kalau ada yang ditabrak dan berada di rel, terus salah siapa dong logikanya?" Kereta api, kata Edi, hanya bisa efektif mengerem pada jarak 600 meter. "Tidak bisa seperti mobil yang setiap saat dapat mengerem," ujar dia.

Edi menerangkan pula bahwa status petugas palang pintu berada di bawah naungan pemerintah daerah setempat melalui dinas perhubungan. "(Hanya) tetap bekerja sama dengan PT KAI," ujar dia.

KRL rute Tanah Abang-Serpong menabrak truk tangki milik PT Pertamina, Senin sekitar pukul 11.20 WIB. Setidaknya enam orang tewas dan puluhan yang lain terluka.

Tabrakan KRL dan truk tersebut memicu ledakan yang membakar habis lokomotif dan gerbong terdepan yang adalah gerbong khusus perempuan. Akibat kecelakaan ini, rute KRL tersebut sempat ditutup total sebelum satu jalur diaktifkan lagi menjelang petang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com