Presiden: Terima Kasih KPK, Koruptor Tak Bisa Sembunyi Lagi

Kompas.com - 09/12/2013, 16:25 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KOMPAS.COM/Sandro GatraPresiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membanggakan upaya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama negara dan pemerintah, Presiden mengucapkan terima kasih terhadap upaya itu.

"Peran KPK sangat penting, jasa KPK sangat besar," kata Presiden saat acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi dan Hari HAM se-Dunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Acara tersebut dihadiri para duta besar negara sahabat, jajaran kabinet, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga penegak hukum, para kepala daerah, dan ratusan undangan lain.

Presiden mengaku sering mendengar langsung penilaian kalangan internasional bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sangat keras, tidak pandang bulu atau tebang pilih. Dengan demikian, kata dia, tidak ada istilah pembiaran oleh negara terhadap para koruptor.


"Dulu para koruptor ibaratnya bisa sembunyi, sekarang tidak. Sekarang, jika memang ada fakta hukum, tentu bukan fitnah, pastilah KPK dan para penegak hukum akan bertindak. Ini menggembirakan, ini membangun optimisme baru. Bangsa ini menyadari korupsi tidak bisa terus terjadi," kata Presiden.

Namun, di sisi lain, Presiden mengakui bahwa korupsi masih menjadi ancaman nyata dalam pembangunan nasional. Untuk itu, Presiden berharap agar peringatan seperti ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata.

"Pemberantasan korupsi itu agenda berkelanjutan. Bukan proses sekali jadi. Jangan kita berangan-angan, lima tahun lagi, 10 tahun lagi Indonesia bebas dari ancaman korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan sepanjang masa," kata Presiden.

Seperti diberitakan, KPK selama ini diapresiasi lantaran mengungkap berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat, salah satunya Akil Mochtar, mantan Ketua MK. Namun, tidak sedikit pula kritikan lantaran dinilai lamban dalam menangani beberapa kasus seperti dana talangan Bank Century.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X