Atas Nama Rakyat

Kompas.com - 09/12/2013, 08:47 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
EditorInggried Dwi Wedhaswary


Oleh: Yasraf Amir Piliang*

KOMPAS.com - AROMA Tim sukses mulai mengatur strategi, ahli komunikasi merancang slogan-slogan. Elite politik pun mulai sibuk menata penampilan, memoles wajah, menyegarkan tubuh, mendesain pakaian, mengatur cara berbicara, melatih intonasi, dan mengasah retorika. Siapa sangka, ”penampilan” (appearance) kini jadi ”jantung” kehidupan politik, dan ”kosmetika” (cosmetics) adalah cara utama memanipulasi penampilan, agar tampak menarik. Politik menjelma ”politik kosmetika” ketika ia bekerja melalui cara kerja penampakan luar dalam menata, memoles, meningkatkan, dan memanipulasi penampilan, untuk menghasilkan citra diri yang lengkap, sempurna, atau ideal (ideal self image), sebagai cara menarik perhatian pemilih.

Ketika ”politik ideologi”—yaitu politik pertarungan ide, gagasan, keyakinan, dan makna politik—diambil alih ”politik penampakan”, penampilan, gestur, pakaian, bahasa tubuh, cara berbicara, kepandaian retorika, olah bahasa, dan permainan tanda dijadikan sebagai bagian ”kekuatan politik” (political power), untuk menutupi minimalitas kekuatan substansial (kapabilitas, kecakapan, intelektualitas, kepemimpinan, karisma) yang mungkin tak dimiliki—the politics of cosmetic.

Seduksi politikStrategi manipulasi penampakan luar, penataan pakaian dan properti, setting ruang dan lingkungan (pasar, sawah, daerah kumuh), penguasaan intonasi, pelatihan artikulasi, pemantapan efek retorika, penajaman efek teatrikal, penyelarasan gestur dan bahasa tubuh, pemilihan figuran dan subyek-subyek pemberi testimoni (petani, pedagang, perajin kecil) adalah bagian dari ”kosmetika politik” masa kini. Kosmetika adalah ”logika politik” masa kini dalam mencapai tujuan. Ia bagian dari teknik memanggil, mengajak, merayu, membujuk, dan seduksi (seduction). ”Politik kosmetika” adalah praktik manipulasi penampakan luar sebagai strategi mendapatkan kekuasaan, dengan cara mendistorsi ideologi. ”Kosmetika politik” adalah kondisi ketika paradigma politik mengikuti esensi kosmetika, yaitu politik yang direduksi menjadi politik penampilan luar (politics of appearance).

Seduksi adalah strategi dalam meyakinkan kita melalui penampakan artifisial, bukan alamiah. Ia adalah strategi penampakan luar (strategy of appearance), yang bertumpu pada kekuatan make up dan artifisialitas: permainan tanda, olah penampilan, eksplorasi bentuk, manipulasi tema dan rekayasa citra. Ia adalah tanda yang tanpa rujukan, tanda yang tercabut dari realitas, sebuah penanda kosong (empty signifier), yang tujuannya adalah ”mengelabui” (Baudrillard, 1990).

”Politik seduksi” adalah cara kerja politik—kombinasi psikologi politik, komunikasi politik, dan semiotika politik—yang mengerahkan permainan tanda-tanda permukaan dan artifisial, untuk meyakinkan, membangun persepsi, mengubah sikap, dan mengarahkan preferensi politik. Namun, karena ia dibangun oleh sifat artifisialitas, kebenaran yang disampaikannya tak lain dari ”kebenaran semu” (pseudo truth), kebenaran yang seakan-akan tampak benar. Dalam ”politik seduksi”, aneka ingatan kolektif, mitos, legenda, monumen, tokoh legendaris, simbol nasional, adat, kearifan lokal, tempat bersejarah, situs, indigenous knowledge, pepatah atau pantun-pantun dikerahkan membentuk paket-paket tanda, untuk membangun citra diri. Melalui seduksi, misalnya, elite politik melukiskan dirinya sebagai ”titisan” para pendiri bangsa (Soekarno, Hatta), pemurni Pancasila, atau dewa penyelamat kearifan lokal.

”Politik seduksi” antitesis ”politik ideologi”. Politik ideologi adalah politik ”pemanggilan” (interpellation) individu menjadi ”subyek”, yaitu yang merasa dirinya bagian dari gagasan, konsep, slogan, atau ideologi politik (Althusser, 1976). ”Politik seduksi”, sebaliknya, ”memanggil” individu atau publik menjadi bagian dari ”gagasan palsu” (false idea), yang menggiring mereka ke dalam ”kesadaran palsu”, yang menerima gagasan seakan-akan benar, padahal palsu. Ruang politik yang didominasi cara kerja seduksi—didukung kekuatan para taipan media elektronik—menggiring pada ”pengaburan realitas politik” (obscuring), yaitu antara realitas dan simulasi, kebenaran dan kepalsuan.

Politik namaDalam warna-warni kosmetika, hutan rimba tanda dan riuh rendah retorika politik, ada sebuah pertanyaan mendasar: di manakah ”rakyat” (demos)? Kata ”rakyat” sering disebut oleh hampir semua elite politik di aneka pidato, talk show, atau iklan politik. Akan tetapi, apakah sebutan dan ”nama” merupakan jaminan terhadap eksistensi mereka? Bukankah, kini ”rakyat” adalah sebuah nama tanpa eksistensi, yang hanya disebut, tapi tidak eksis? Politik adalah pertarungan menciptakan konsep, ide, gagasan, nama, atau label untuk subyek-subyek dan bagaimana merealisasikannya dalam realitas. Politik adalah perkara subyek dan ”pembingkaian subyek-subyek” melalui pernyataan (enunciation), ekspresi dan citra, dan bagaimana merealisasikannya dalam medan pengalaman nyata. Rakyat adalah satu kategori utama dan paling utama dalam politik demokratis sehingga motif utama politik adalah ”demi rakyat”.

Ketika politik menjelma ”politik seduksi”, rakyat justru dijadikan alat legitimasi, teknik alibi, dan media testimoni bagi citra kekuasaan, prestasi, kapasitas, intelektualitas, dan kepemimpinan para elite politik. Logika demokrasi sebagai segala bentuk tindakan ”demi rakyat” kini dibalik menjadi segala bentuk penyebutan, penamaan, dan pengerahan rakyat ”demi elite politik”. Rakyat kini direduksi menjadi bahan baku ”kosmetika politik”.

Politik seduksi adalah ”pembingkaian rakyat” sebagai subyek-subyek, dengan memberi mereka nama, tempat, posisi, dan kedudukan dalam wacana (iklan, pidato, spanduk, poster, talk show), tanpa ada realisasinya dalam dunia pengalaman nyata. Dengan kata lain, dalam politik seduksi, rakyat ”disebut tapi tak ada eksistensinya, diberi nama tapi tak punya ruang sosial, ditempatkan tapi tak punya bagian, disuarakan tapi tak punya suara, dihitung tapi tak ada harganya (Ranciere, 1995). Demokrasi yang dibangun di atas cara kerja politik seduksi menempatkan rakyat pada posisi terbalik. Demokrasi sebagai ”kekuasaan di tangan rakyat” kini bekerja sebaliknya, ”kekuasaan memanfaatkan rakyat”. Konsep demos menjelma mythos karena eksistensi rakyat hanya dalam cerita, narasi, plot, nama, sebutan, atau karakter, tetapi kekuasaannya (cratio) sungguh telah direduksi atau malah dilucuti, jadi sekadar ”alat” mendapatkan kekuasaan, bukan pemegang kekuasaan.

Menjelang Pemilu 2014, ada dua paradigma politik yang bersaing, dalam relasinya dengan eksistensi rakyat. Pertama, ”politik seduksi” , yang menjadikan rakyat bahan baku kosmetika politik, sebagai cara menggiring mereka dalam menentukan pilihan politik.

Kedua, ”politik partisipasi”, yaitu politik ”mendatangi” rakyat ke ruang-ruang terpencil, kumuh, sumpek, dan bau, untuk mendengarkan keluhan, keinginan, dan aspirasi mereka. Pertarungan politik ke depan akan membuktikan apakah ”politik kosmetika”—berupa eksploitasi dan manipulasi penampakan luar, tanda dan citra—masih efektif untuk menarik pemilih dan partisan, khususnya kaum muda. Atau, jangan-jangan ”gairah politik” rakyat hanya dapat dibangkitkan melalui ”politik realitas”, yaitu cara kerja politik yang menyertakan rakyat sebagai bagian realitas harian, melalui aneka tindakan nyata, untuk memanifestasikan konsep ”kekuasaan rakyat” secara konkret.

*Yasraf Amir Piliang, Pemikir Sosial dan Kebudayaan



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Nasional
Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X