Aksi Pemberantasan Korupsi DInilai Tidak Efektif

Kompas.com - 08/12/2013, 18:14 WIB
Peta ini menunjukkan derajat korupsi di tiap negara. Transparency International ) Transparency InternationalPeta ini menunjukkan derajat korupsi di tiap negara. Transparency International )
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pendiri Kajian Antikorupsi, Roby Arya Brata menilai sistem politik Indonesia saat ini tidak kondusif dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, dengan sistem yang korup seperti sekarang ini, gerakan anti korupsi yang bersifat top-down dari negara tidak akan efektif.

Sebaliknya, gerakan anti korupsi, kata Roby, seharusnya bersifat bottom-up yang muncul dari masyarakat sipil.

"Negara menjadi bagian integral dari masalah (korupsi), bukan menjadi solusi," katanya saat jumpa pers bertemakan "Refleksi Hari Anti Korupsi dan Evaluasi Implementasi UNCAC (Unted Nations Convention Against Corruption)" di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (8/12/2013).

Roby menilai selama tahun ini, upaya pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan. Meski bukan satu-satunya alat ukur yang bisa dipakai, indeks persepsi korupsi (IPK) yang dirilis Transparency International menunjukkan bahwa meski memiliki beberapa capaian positif, tingkat korupsi masih tinggi dan pemerintahan yang bersih belum terwujud.


Ia mengatakan ada beberapa faktor penghambat upaya pemberantasan korupsi. Faktor pertama, katanya, adalah desain kebijakan yang dianggap tidak mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Faktor kedua adalah sistem politik yang korup. Hal tersebut, menurut Roby disebabkan lemahnya komitmen dan kemauan dari para pemimpin, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk memberantas korupsi.

"Padahal mereka adalah kunci. Tapi yang terjadi justru mereka terlibat kasus korupsi," ucapnya.

Ia menilai dukungan masyarakat penting dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun mencontohkan saat masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap lembaga antikorupsi tersebut saat dikriminalisasi oleh kepolisian.

Dengan demikian, Roby menyatakan masyarakat harus terus memberikan tekanan dalam upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X