Mendagri: Konflik Horizontal di 2013 Turun Dibanding Tahun Lalu

Kompas.com - 06/12/2013, 17:31 WIB
DEYTRI ROBEKKA ARITONANG Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengklaim bahwa jumlah peristiwa konflik horizontal sepanjang 2013 menurun dibandingkan tahun 2012. Hal ini disampaikannya seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kesbangpol Dalam Rangka Evaluasi Program Kebijakan, Jumat (6/12/2013) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

"Sekarang sudah menurun angkanya, dari 128 kasus di 2012 menjadi 85 kasus di 2013," ujarnya.

Gamawan mengatakan, penurunan angka konflik itu salah satunya berkat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial yang diterbitkan Februari lalu. Selain itu, kata Gamawan, pihaknya juga telah memberikan petunjuk kepada aparat daerah dalam meredam kerawanan konflik sosial.

"Termasuk bagaimana pengaturan anggaran untuk koordinasi," lanjutnya.


Meski demikian, lanjutnya, kementerian dan aparat daerah terus mendeteksi kerawanan-kerawanan konflik horizontal, terutama yang bersifat permanen.

"Misalnya masalah-masalah tanah, ada juga masalah pilkada," ujar mantan Gubemur Sumatera Barat itu.

Dia juga meminta seluruh jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia, tetap aktif melakukan tindakan antisipasi dini, guna meredam timbulnya konflik di tengah masyarakat.

"Terutama dalam menghadapi pemilu 2014, jajaran Kesbangpol kita harapkan dapat meminimalisir konflik di daerah dengan lebih mengintensifkan koordinasi dengan aparat terkait," ujarnya.

Gamawan juga memerintahkan kepala daerah yang di daerahnya belum dibentuk tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri, untuk segera membentuk sekaligus mengoperasionalkannya. Adapun, bagi daerah yang sudah membentuk, dia meminta, tim itu lebih mengintensifkan langkah-langkah pengamanan yang telah dilakukan selama ini.

Menurut Gamawan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kesbangpol, hingga Desember 2013, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKMD) tercatat sudah dibentuk di 406 provinsi, dan kabupaten/kota dari total 545 daerah yang ada di Indonesia. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sudah dibentuk di 434 daerah dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) sudah dibentuk di 475 daerah. Namun untuk tim terpadu penanganan keamanan dalam negeri, baru dibentuk di 112 daerah dari 545 daerah yang ada dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) juga baru dibentuk di 158 daerah.

"Jajaran Kesbangpol agar meningkatkan koordinasi dengan pihak penyelenggara pemilu dan instansi vertikal agar terjalin kebersamaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu," ujarnya.



EditorCaroline Damanik

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X