KPK: Penghulu Terima Amplop Termasuk Gratifikasi

Kompas.com - 06/12/2013, 09:52 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi. KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengungkapkan, seorang penghulu bisa dikatakan menerima gratifikasi jika dia mengambil ongkos biaya nikah lebih dari yang ditetapkan peraturan pemerintah. Menurut Johan, gratifikasi (hadiah) yang diterima penghulu itu bisa digolongkan korupsi jika tidak dilaporkan si penghulu paling lambat 30 hari setelah diterima.

"Definisi gratifikasi itu kan menerima dalam kaitan dengan tugas dia, tetapi tidak diatur. Misalnya, tarif nikah Rp 10.000, dia dikasih Rp 100.000, nah yang Rp 90.000 gratifikasinya kalau masuk ke kantong dia. Uang itu masuk ke kas negara atau ke kantong dia?" kata Johan, saat dihubungi, Jumat (6/12/2013).

Dia mengomentari kasus Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri Kota sekaligus petugas pencatatan nikah (P2N) Romli yang ditahan Kejaksaan Agung setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi biaya pencatatan nikah. Romli diduga memungut biaya nikah sebesar Rp 225.000 untuk pernikahan di luar kantor dan Rp 175.000 di dalam kantor.

Dari nominal itu, Romli mendapatkan jatah Rp 50.000 sebagai petugas pencatat nikah plus Rp 10.000 sebagai insentif Kepala KUA. Padahal, peraturan pemerintah yang mengatur soal itu hanya memungut biaya nikah sebesar Rp 30.000 saja. Diduga Romli melakukan perbuatan itu selama kurun waktu 2 Januari 2012 hingga 31 Desember 2012 dengan jumlah pernikahan sebanyak 713.

Johan mengatakan, sekecil apa pun gratifikasi yang diterima seseorang tetap bisa dikatakan korupsi jika tidak dilaporkan ke pihak berwajib dalam waktu maksimal 30 hari. Tidak ada batas minimal gratifikasi yang diatur dalam undang-undang.

"Karena memang tidak ada ukurannya, enggak ada batas minimal, sekecil apa pun bisa dilihat gratifikasi," katanya.

Terkait pungutan liar dalam pelayanan nikah ini, menurut Johan, KPK telah membahasnya dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang kini dipimpin mantan Wakil Ketua KPK M Jasin.

Ke depannya, menurut Johan, diperlukan perbaikan dalam pelayanan nikah, misalnya dengan memperketat sistem pengawasan dan memperjelas berapa sebenarnya tarif nikah yang ditetapkan pemerintah agar masyarakat tidak lagi membayar lebih biaya nikah.

"Bagaimana integritas orang-orangnya, kalau sudah dikasih negara tapi masih menerima, kan patut dipertanyakan, sistemnya apakah masih menimbulkan peluang terjadinya korupsi, lalu pengawasannya, apakah atasannya memecat atau tidak kalau ada penghulu yang terima uang," tutur Johan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Kerahkan Tim TAA Usut Kecelakaan Maut di Lampu Merah Balikpapan

Polri Kerahkan Tim TAA Usut Kecelakaan Maut di Lampu Merah Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Nasional
WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

Nasional
Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Nasional
Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Nasional
7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

Nasional
KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Nasional
OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.