Kompas.com - 05/12/2013, 12:46 WIB
Politikus PDI Perjuangan Emir Moeis saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Jum'aat (26/9/2008) terkait kasus dugaan penerimaan travel cek Rp 500 juta saat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, tahun 1999-2004. TRIBUNNEWS.COM/Bian HarnansaPolitikus PDI Perjuangan Emir Moeis saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Jum'aat (26/9/2008) terkait kasus dugaan penerimaan travel cek Rp 500 juta saat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, tahun 1999-2004.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Emir Moeis, melalui penasihat hukumnya, menilai, kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung, tahun 2004, bernuansa politis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai hanya mencari-cari kesalahan kader PDI-P dalam kasus korupsi menjelang Pemilihan Umum 2014.

"Sangat beralasan dan masuk akal jika kemudian seluruh jajaran PDI-Perjuangan, partainya Emir, mempertanyakan adanya gerakan-gerakan sejak tahun 2012 hingga saat ini yang mencari-cari kesalahan para pimpinan dan kader PDI-P dengan alasan pemberantasan korupsi," kata penasihat hukum Emir, Yanuar Wasesa, saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Yanuar menjelaskan, Emir pertama kali mengetahui ditetapkan sebagai tersangka dari pemberitaan di media massa atas pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bukan dari KPK.

"Emir tidak sepenuhnya percaya akan penetapan dirinya sebagai tersangka karena yang menyampaikan pengumuman itu adalah yang tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikannya," kata Yanuar.

Yanuar mengatakan, isu korupsi dianggap efektif memengaruhi elektabilitas partai politik. Tim Penasihat Hukum Emir menilai, tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan kliennya. Menurutnya, surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum KPK juga tidak cermat dan tidak jelas uraiannya. Emir didakwa menerima suap 423.985 dollar AS dari PT Alstom Power Incorporate (Alstom Power Inc) Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang.

Uang diterima Emir melalui Pirooz Muhammad Sarafi selaku Presiden Pacific Resources Inc. Pemberian uang disebut agar kedua perusahaan itu memenangkan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan, Lampung, tahun 2004.

Dalam dakwaan, pemberian uang agar Emir mengusahakan konsorsium Alstom Power Inc untuk menjadi pemenang tender proyek pembangunan PLTU Tarahan Lampung tahun 2004. Hal itu dianggap bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku anggota DPR RI Komisi VIII. Atas dakwaan itu, Emir dianggap melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah UU nomor 20 Tahun 2001.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Nasional
5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

Nasional
Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih 'Extraordinary'

Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih "Extraordinary"

Nasional
UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Nasional
Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Nasional
POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

Nasional
POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

Nasional
Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Nasional
Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X