Kompas.com - 04/12/2013, 16:46 WIB
Dirut PLN Nur Pamudji Kompas/Heru Sri KumoroDirut PLN Nur Pamudji
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com —
Direktur Utama PT Perusahaan Listik Negara (PLN) Nur Pamudji mengatakan, kunci dari meminimalkan korupsi ialah dengan membangun sistem komputerisasi dan transparansi. Menurutnya, hal itu sudah terbukti ketika diterapkan di PLN.

Pamudji mengatakan, sejak awal memimpin PLN, pihaknya fokus dalam membenahi sektor pelayanan pelanggan dan pengadaan barang dan jasa. Di pelayanan, dibangun sistem agar pelanggan tidak perlu bertemu pegawai.

Dulu, ketika masih adanya interaksi langsung, meskipun nilai korupsinya relatif kecil, kata dia, hal itu memperburuk citra PLN. Anggapan publik ketika itu ialah bahwa berurusan dengan PLN mesti memerlukan uang.

"Dulu baru masuk pagar sudah dicegat, 'Sama saya saja, dibantu, saya ada hubungan orang dalam'. Masuk ke loket, penuh. Jadi habisin waktu. Yang tak mau repot, pakai calo," ucap Pamudji saat menjadi pembicara di acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2013 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Pamudji menambahkan, setelah pelayanan melalui telepon dan website, pelanggan tak perlu lagi datang ke kantor PLN.

"Kenapa bangun itu karena kami percaya memperkecil bertemunya pelanggan dengan petugas, maka makin kecil peluang terjadinya sogok-menyogok. Kalau bisa pelanggan tidak perlu datang, bahkan tidak perlu tahu di mana kantor PLN," kata dia.

Selain itu, lanjutnya, dalam pelayanan diterapkan transparansi. Melalui situs, pelanggan dapat mengetahui sudah sampai mana permintaannya diproses. Pihaknya juga membuka pembukuan perusahaan untuk diperiksa oleh KPK dan BPK setiap saat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait pengadaan barang dan jasa, tambah peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award itu, pihaknya sudah menekankan ke internal dan para stakeholder untuk membantu program penghentian praktik suap di lingkungan PLN.

Sebelumnya, kata dia, praktik pengadaan barang terkadang tidak efisien. Ia memberi contoh pembelian trafo yang sangat mahal lantaran ternyata melalui perantara. Hal itu, kata dia, tidak salah dari segi aturan, tetapi itu inefisiensi.

"Perantara ambil keuntungan bisa sampai 40 persen, bahkan kasus tertentu sampai 60 persen. Lebih mahal perantaranya daripada harga barang. Itu akan muncul godaan pegawai menerima pemberian. Kita ubah PLN membeli barang langsung ke perusahaan. Jadi, kata kuncinya bangun sistem. Sebaiknya sistem terkomputerisasi dan transparan," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Nasional
Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Nasional
Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Nasional
KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

Nasional
Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Nasional
Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

Nasional
Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Nasional
Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Nasional
Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

Nasional
Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

Nasional
Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

Nasional
Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Nasional
Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.