Usung Yusril Jadi Bakal Capres, PBB Berharap pada MK

Kompas.com - 04/12/2013, 15:34 WIB
Yusril Ihza Mahendra. KOMPAS.com/MUZZAMMIL D MASSAYusril Ihza Mahendra.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) secara resmi sudah menetapkan Ketua Majelis Syuro partainya, Yusril Ihza Mahendra sebagai bakal calon presiden dalam menghadapi pemilu 2014. Dalam Undang Undang No 42 Tahun 2008 Tentang pemilu presiden (pilpres) disebutkan secara tegas bahwa untuk mengusung calon presiden, partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan setidaknya 25 persen suara nasional dan 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Apakah PBB cukup percaya diri dengan mengusung bakal calon presiden?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Yusril masih berharap agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi (judicial review) terkait UU pilpres. Menurutnya, secara ideal, dengan sistem pemerintahan presidensial, pilpres seharusnya dilakukan terlebih dahulu daripada pemilu legislatif (pileg).

Pakar hukum tata negara tersebut menuturkan dalam konstitusi disebutkan bahwa, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Logikanya, kata Yusril, dengan sistem pemilu saat ini yang mana pileg mendahului pilpres, otomatis partai politik tidak boleh mengusung capres dan cawapres.

"Kalau sudah ikut pileg, bukan lagi peserta pemilu," kata Yusril.

Menurutnya, sesuai dengan amanat UUD 1945, pemilu, baik pileg maupun pilpres, seharusnya diselenggarakan secara serentak. Dengan begitu, katanya, setiap partai politik akan mengajukan calon presidennya sebelum pemilu.

Dampaknya, kata Yusril, secara otomatis, ambang batas presidensial (presidential treshold) akan hilang. Karena alasan itulah, Yusril mengatakan pencalonan dirinya sebagai bakal calon presiden sudah sesuai dan konsisten dengan amanat UUD 1945 pasal 6. Ia mengatakan tidak ada salahnya, misalnya, dalam pilpres ada 12 calon capres dan cawapres.

"Apa salahnya? Maksimal pilpres kan hanya dua putaran," tanya Yusril.

Sebelumnya, Sekretaris Majelis Syuro PBB Bambang Setyo tidak secara tegas mengatakan bahwa keputusan menetapkan Yusril sebagai bakal calon presiden adalah sesuatu hal yang bersifat final. Secara samar, ia mengatakan bahwa keputusan dapat ditinjau kembali.

"Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya (25 September 2013), dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari," kata Bambang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X