Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 04/12/2013, 06:38 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyarankan Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju kembali dalam Pemilu Presiden 2014 sebagai calon wakil presiden periode 2014-2019.

Menurut Anas, langkah ini mampu menyelamatkan Demokrat dari keterpurukan dalam Pemilu Legislatif 2014.

"Demokrat itu masih punya kartu truf, kalau digunakan akan berguna. Pak SBY merelakan diri untuk jadi cawapres," kata Anas saat berkunjung ke kantor Tribun di Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Anas mengatakan, tanpa mengeluarkan kartu truf, Demokrat hanya akan berebut dengan Partai Gerindra untuk mendapat medali perunggu alias urutan ketiga. Ia mengungkapkan, ada dua faktor yang menjadi penyebab bakal melorotnya perolehan suara Demokrat pada 2014.

Faktor yang paling menentukan, kata Anas, yakni merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Rumus universal yang tidak bisa dibantah, lanjutnya, elektabilitas parpol pendukung pemerintah bakal turun jika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah menurun. Begitu juga sebaliknya.

Anas mengutip hasil survei berbagai lembaga survei terhadap kinerja SBY-Boediono selama empat tahun terakhir. Menurutnya, hasil survei menunjukkan mayoritas responden tidak puas dengan kinerja pemerintah di berbagai sektor.

Faktor lain yang bakal memengaruhi hasil pileg yakni mesin parpol Demokrat. Untuk faktor ini, Anas tak bisa menilai bagaimana mesin parpol setelah ia berhenti sebagai ketum. Namun, kalaupun mesin parpol bekerja optimal, menurut Anas, tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas Demokrat jika kinerja pemerintah tak optimal.

"Faktor keduanya ada di tangan SBY, baik sebagai presiden maupun ketua umum. Demokrat itu semakin identik dengan SBY. Demokrat partai yang paling kompak antara ketum dan sekjen (Edhie Baskoro Yudhoyono), partai yang tidak mungkin konflik antara ketua majelis tinggi dengan ketum," kata Anas, dengan raut wajah serius.

SBY cawapres

Anas berpendapat, sulit berharap kepada 11 peserta Konvensi Demokrat jika melihat hasil survei selama ini. Maka, untuk kepentingan Demokrat agar elektabilitasnya naik dan kepentingan keberlangsungan program SBY di pemerintahan, menurut Anas, SBY sebaiknya maju sebagai cawapres. Sesuai aturan, SBY tak bisa lagi maju sebagai capres setelah menjabat presiden selama dua periode.

"Bukan pilihan buruk untuk (SBY) merelakan diri turun pangkat menjadi cawapres. Sama seperti Pak SBY mau jadi ketum dari jabatan Ketua Majelis Tinggi. Itu kesediaan, keikhlasan untuk terima," kata pendiri organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Pergerakan Indonesia itu.

"Kalau Pak SBY mau ikhlas, kan bakal banyak capres tertarik ajak (SBY). Kalau dari 11 (bakal capres Demokrat) ini belum tentu (ada yang mau berkoalisi). Pak SBY pendukungnya masih ada. Kalau bersedia ikhlas mengambil peran itu, itu bermanfaat untuk keselamatan Demokrat dan kelanjutannya program-programnya. Jadi kata kuncinya kesediaan Pak SBY berkorban. Ini saya serius (bicara)," tambah Anas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Duit Korupsi Bupati Kapuas Diduga Digunakan untuk Loloskan Istrinya Jadi Anggota DPR RI

Duit Korupsi Bupati Kapuas Diduga Digunakan untuk Loloskan Istrinya Jadi Anggota DPR RI

Nasional
KPK Tahan Bupati Kapuas dan Istrinya Selama 20 Hari

KPK Tahan Bupati Kapuas dan Istrinya Selama 20 Hari

Nasional
Soal KIB Melebur ke Koalisi Perubahan, Ketum Golkar: Kayak Cendol Saja

Soal KIB Melebur ke Koalisi Perubahan, Ketum Golkar: Kayak Cendol Saja

Nasional
Spesifikasi Kapal La Fayette yang Singgah di Jakarta, Dijuluki Fregat Siluman dan Anti-Kapal Selam

Spesifikasi Kapal La Fayette yang Singgah di Jakarta, Dijuluki Fregat Siluman dan Anti-Kapal Selam

Nasional
Survei SMRC: Sentimen Positif terhadap Keamanan RI Merosot, Kini 51,7 Persen

Survei SMRC: Sentimen Positif terhadap Keamanan RI Merosot, Kini 51,7 Persen

Nasional
Kabareskrim Sebut Sebagian Senjata Api Dito Mahendra Tidak Berizin

Kabareskrim Sebut Sebagian Senjata Api Dito Mahendra Tidak Berizin

Nasional
Anggota Komisi III Minta Calon Hakim Agung Triyono Martanto Jelaskan Asal Usul Harta Rp 51,2 Miliar Miliknya

Anggota Komisi III Minta Calon Hakim Agung Triyono Martanto Jelaskan Asal Usul Harta Rp 51,2 Miliar Miliknya

Nasional
Hakim Setujui Format Pengumuman Gugatan Korban Gagal Ginjal Akut, Pengacara akan Iklan di Media Massa

Hakim Setujui Format Pengumuman Gugatan Korban Gagal Ginjal Akut, Pengacara akan Iklan di Media Massa

Nasional
Kisah Ustazah Yuyun di Cianjur, 26 Tahun Mengajar Tanpa Gaji

Kisah Ustazah Yuyun di Cianjur, 26 Tahun Mengajar Tanpa Gaji

Nasional
JK Kemungkinan Arahkan Golkar Bikin Koalisi Besar dengan Gabung KPP, PDI-P: Mampu Enggak?

JK Kemungkinan Arahkan Golkar Bikin Koalisi Besar dengan Gabung KPP, PDI-P: Mampu Enggak?

Nasional
DJP Diminta Lakukan Digitalisasi Cegah Permainan Petugas-Wajib Pajak

DJP Diminta Lakukan Digitalisasi Cegah Permainan Petugas-Wajib Pajak

Nasional
Sistem Pemungutan Pajak Secara Manual Dinilai Rawan Kongkalikong

Sistem Pemungutan Pajak Secara Manual Dinilai Rawan Kongkalikong

Nasional
Survei SMRC: Kondisi Politik Nasional Dinilai Memburuk 3,5 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Kondisi Politik Nasional Dinilai Memburuk 3,5 Tahun Terakhir

Nasional
Anggota Komisi XI Sebut Banyak Pejabat Pajak Bermental Mafia

Anggota Komisi XI Sebut Banyak Pejabat Pajak Bermental Mafia

Nasional
Plt Menpora: Insya Allah FIFA Paham dengan Indonesia, Mudah-mudahan Tidak Ada Sanksi yang Seram

Plt Menpora: Insya Allah FIFA Paham dengan Indonesia, Mudah-mudahan Tidak Ada Sanksi yang Seram

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke