Kompas.com - 03/12/2013, 11:00 WIB
Pembongkaran salah satu vila di Puncak. KOMPASPembongkaran salah satu vila di Puncak.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembongkaran bangunan ilegal di kawasan Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dinilai tidak cukup. Aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta mengusut dugaan korupsi yang dilakukan aparat pemerintah terkait berdirinya bangunan ilegal tersebut.

"Mendesak KPK mengusut indikasi korupsi dan gratifikasi yang dilakukan Bupati Bogor dan Cianjur karena praktik pendirian bangunan liar tanpa izin merugikan keuangan negara," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan dalam siaran pers, Selasa (3/11/2013).

Dadan mengatakan, Walhi Jawa Barat mendukung dan mengapresiasi pembongkaran vila dan sarana komersial lain di kawasan hulu sungai tersebut. Ia menyebutkan, rencana pembongkaran bangunan ilegal itu sudah direncanakan sejak April 2013, tetapi baru direalisasikan pada November.

Walhi Jawa Barat juga mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membantu menyelamatkan kawasan Puncak dengan menyediakan anggaran untuk pembongkaran. Di sisi lain, Dadan menambahkan, Walhi kecewa kepada sikap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Ia menilai Heryawan tidak mendukung secara nyata pembongkaran vila di kawasan Puncak yang merupakan wilayah administratif Jabar. Padahal, dalam kebijakan RTRW Jabar, kawasan Puncak ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi yang memiliki konservasi dan perlindungan kawasan di bawahnya.

"Artinya, Gubernur Jabar tidak bisa menjalankan mandat kebijakan RTRW Jabar dan tidak melakukan upaya nyata melindungi kawasan Puncak," kata Dadan.

Walhi Jawa Barat mendesak agar pembongkaran bangunan ilegal itu tidak tebang pilih. Meski bangunan milik pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, pembongkaran harus dilakukan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan aturan lain.

Walhi Jawa Barat memperkirakan, jumlah bangunan ilegal di Kabupaten Bogor dan Cianjur bisa mencapai 4.000 unit. Walhi Jabar berharap ada upaya menindak secara perdata dan pidana kepada pemilik bangunan, pengembang, dan pejabat yang melanggar aturan pembangunan kawasan Puncak.

Dadan juga mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan moratorium pembangunan sarana komersial agar fungsi kawasan Puncak tidak berubah. Perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat hingga kabupaten/kota dalam melindungi kawasan dan melakukan restorasi dengan mengonservasi kembali lahan bekas bangunan.

Kawasan Puncak merupakan kawasan resapan air, lindung, bahkan kawasan rawan bencana yang bisa mengancam keselamatan masyarakat sekitar. "Maka, harus dilindungi, diselamatkan, dan direstorasi oleh pemerintah," kata Dadan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

Nasional
Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Polri Segera Rilis DPO Jozeph Paul Zang alias Shindy Soerjomoeljono

Polri Segera Rilis DPO Jozeph Paul Zang alias Shindy Soerjomoeljono

Nasional
Atasi Intoleransi, Jokowi Minta Menag Bangun Rumah Tampung di 4 Perguruan Tinggi

Atasi Intoleransi, Jokowi Minta Menag Bangun Rumah Tampung di 4 Perguruan Tinggi

Nasional
PPKM Berskala Mikro Diperluas hingga 25 Provinsi, Ini Rinciannya

PPKM Berskala Mikro Diperluas hingga 25 Provinsi, Ini Rinciannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X