Politisi Golkar Minta KPK "Vakum" Selama 2014

Kompas.com - 02/12/2013, 19:15 WIB
Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin KOMPAS. com/Indra AkuntonoAnggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi  untuk menghentikan manuver penegakan hukumnya pada tahun 2014 mendatang. Aziz mengatakan, permintaan itu bertujuan untuk menghindari gonjang-ganjing politik di tengah tahun pemilu.

"Kalau beberapa tahun lalu, tahun 2009, ada kesepakatan pimpinan KPK, polisi, jaksa, menjelang pemilu pada H-minus sekian, tidak ada proses yang bisa menggoyang proses politik," ujar Aziz dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Senin (2/12/2013).

Politisi Partai Golkar itu berharap KPK memanfaatkan waktu dengan baik dalam waktu 4-7 bulan ini. Aziz mengaku khawatir menjelang pileg, KPK akan menerima banyak laporan yang bisa dijadikan sebagai black campaign.

"Saya khawatir menjelang 9 April, semakin banyak laporan masuk ke KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Masalah dipanggil belakangan, tetapi diekspos dulu," ujar Aziz.

Terkait hal ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menolak permintaan itu. Menurut dia, proses yang berlangsung saat ini tetap harus berjalan. "Kalau proses sekarang, akan jalan terus. Jangan kaitkan dengan itu. Jadi, enggak ada urusannya dengan itu," ujar Bambang.

Hal berbeda disampaikan Ketua KPK Abraham Samad. Jika Bambang sudah menolak mentah-mentah permintaan Komisi III DPR, Abraham lebih memilih akan berkonsultasi lebih lanjut dengan komisi bidang hukum itu.

"Belum disimpulkan. Kami akan rapat lagi dengan Komisi III," ucap Abraham.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

Nasional
Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Nasional
Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Nasional
Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X