Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Katapedia: Gerindra Paling Populer di Twitter

Kompas.com - 02/12/2013, 15:01 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) disebut sebagai partai yang paling populer di media sosial Twitter. Salah satu faktor utama yang ikut menyumbang popularitas Gerindra terletak pada kemampuan tim media dalam menggunakan strategi dalam membangun citra Prabowo di Twitter. Hal ini disampaikan CEO Katapedia Indonesia, Deddy Rahman dalam paparan lembaganya yang bertajuk "Mengintip Strategi Partai Politik di Social Media Menjelang 2014" di Cikini, Jakarta, Senin (2/12/2013).

"Dalam survei kami, Gerindra memperoleh popularitas tertinggi di sosial media Twitter dengan angka 19,67 persen," katanya.

Deddy mengatakan meski Gerindra memperoleh popularitas tertinggi, tujuh partai politik lainnya memiliki popularitas yang relatif berimbang. Sementara popularitas parpol lainnya secara berturut-turut antara lain partai Nasdem (13,68 persen), PKS (12,97 persen), PDI-P (12,12 persen), Golkar (11,45 persen), Hanura (10,17 persen), PPP (9,84 persen), dan Partai Demokrat (9,65 persen).

"Sementara dua partai lainnya, PKB dan PKPI mendapat 0 persen karena tidak memanfaatkan sosial media," ucapnya.

Menurut Deddy, ada beberapa strategi yang dilakukan tim media Gerindra dalam memperkuat Ketua Dewan Pembina partainya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden. Salah satu strategi yang dilakukan antara lain menagih janji Mega-Prabowo untuk menjegal pencapresan Jokowi, mengampanyekan pasangan Prabowo, dan sebagainya. Gerindra, kata Deddy, menjadi satu-satunya parpol yang pintar memainkan konten media sehingga menarik perhatian orang untuk dibicarakan.

Katapedia melakukan survei terhadap sepuluh partai politik di media sosial selama 30 hari dalam kurun waktu 1 November hingga 1 Desember. Deddy mengakui dua partai politik lainnya, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak bisa dimasukkan dalam survei karena alasan kesulitan mengambil data.

Katapedia mengakui tidak membutuhkan dana besar untuk melakukan survei di media sosial.

"Lagipula kami bukan lembaga konsultan politik," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com