Muchtar Effendi Mengaku Bisnisnya Dimodali Akil Mochtar

Kompas.com - 02/12/2013, 13:21 WIB
Pengusaha Muchtar Effendi saat diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi perkara di MK yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar. KOMPAS.com/ICHA RASTIKAPengusaha Muchtar Effendi saat diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi perkara di MK yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengusaha Muchtar Effendi mengaku dimodali mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar untuk menjalankan bisnisnya. Muchtar mengaku tengah menjalankan sejumlah bisnis, di antaranya jual beli mobil, atribut kampanye, konsultan kampanye pemilihan kepala daerah, serta konveksi.

"Yang pasti, kita sebagai pengusaha, banyak yang invest ke kita banyak, ya termasuk Pak Akil, tapi kita enggak tahu, masa kita tanya ke para investor ini uangnya dari mana? Enggak mungkin kita tanya kayak gitu," kata Muchtar di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (2/12/2013).

Muchtar akan diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi perkara di MK yang menjerat Akil. Kendati mengaku dimodali Akil, Muchtar enggan mengungkapkan berapa nilai modal yang diberikan Akil untuk usahanya tersebut. Dia mengaku kenal Akil sejak 2007, saat Akil mencalonkan diri sebagai calon gubernur Kalimantan Barat.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (kanan) keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Minggu (6/10/2013), usai mengikuti tes urin oleh Badan Narkotika Nasional. KPK yang menggeledah ruangan Akil di Gedung MK, usai pengangkapan dirinya, menemukan beberapa jenis narkoba di laci kerja Akil.
"Karena sejak 2007, beliau pesan atribut kampanye ke saya," ujar Muchtar.

Dia juga membantah disebut sebagai operator suap Akil di Sumatera. Muchtar membantah pernah minta uang kepada pihak yang bersengketa pilkada di MK. Meskipun mengenal Akil, Muchtar mengaku tidak punya jaringan ke internal MK, apalagi mengintervensi penanganan perkara sengketa pilkada di MK. Menurut Muchtar, hubungannya dengan Akil sebatas bisnis.

"Makanya saya kasih tahu kalian, saya buat sayembara sekarang, barang siapa di seluruh Indonesia ini yang mengatakan saya menerima suap, makelar kasus, dan sebagainya, saya kasih Rp 1 miliar atau perusahaan saya di Cibinong, konvensi, saya kasih semua," tutur Muchtar.

Informasi yang dihimpun Kompas, Muchtar diduga merupakan orang yang menjalankan bisnis dengan modal yang diperoleh dari Akil. Salah satu bisnisnya adalah jual beli mobil. Ada juga yang menyebutkan Muchtar sebagai salah satu tangan kanan Akil.

Adapun Akil diduga menerima suap, gratifikasi, sekaligus pencucian uang. Diduga, Akil cuci uang dengan modus jual beli mobil. Hingga Jumat (31/11/2013), KPK menyita 31 mobil terkait kasus Akil. Sebanyak 26 di antaranya diduga berkaitan dengan Muchtar. Mobil-mobil itu disita KPK dari Cempaka Putih, Jakarta, Depok, dan sebuah tempat yang mirip showroom mobil di Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X